Legislator PKS Nevi Zuairina Dorong Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jelas Terkait Rencana Pengurangan Jumlah BUMN

JAKARTA, binews.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nevi Zuairina, menilai rencana pemerintah untuk menata kembali struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas sebagai langkah strategis yang patut mendapat perhatian serius.

Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN, namun harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan terukur agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Nevi menegaskan bahwa restrukturisasi BUMN tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif, terutama terkait dampaknya terhadap pelayanan publik dan stabilitas perekonomian nasional.

Ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang jelas sebagai panduan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan jumlah BUMN tersebut.

Menurut Nevi, roadmap restrukturisasi BUMN harus mencakup prinsip transparansi, tahapan yang sistematis, serta tujuan yang terukur sehingga setiap langkah dapat dipahami dan diawasi oleh publik.

"Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara serta pelayanan publik," ujar Nevi Zuairina.

Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya penetapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang kuat dalam setiap fase penataan BUMN.

Ia menilai, keberadaan KPI yang jelas akan membantu memastikan bahwa tujuan efisiensi, peningkatan kinerja, dan daya saing BUMN dapat tercapai secara nyata.

Selain itu, Nevi mengingatkan agar pemerintah menghindari kebingungan di internal BUMN maupun antarinstansi yang dapat menghambat proses restrukturisasi.

Menurutnya, koordinasi yang solid dan perencanaan yang terbuka akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai wakil rakyat, Nevi Zuairina juga menekankan bahwa peta jalan restrukturisasi harus mencakup mitigasi risiko, termasuk perlindungan dan strategi pemulihan sosial-ekonomi bagi pekerja serta masyarakat yang berpotensi terdampak.

Penulis: Imel
Editor: Imel