Pemerintah Minta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui KKN di Perguruan Tinggi

Namun, dari kabupaten dan kota yang mengikuti roadshow ini masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.

Menurut Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan bahwa kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.

"Kami mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa khususnya yang ada di wilayah pegunungan dan hutan sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi," Jelasnya.

Baca juga: Wabup Leli Arni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Dharmasraya

Permasalahan lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Selatan H. Nurul Fajar Desira mengatakan pihaknya akan terus mengawal pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya.

"Kami akan terus mengawal pencatatan keluarga miskin yang belum mendapatkan bansos seperti PKH, PBI JK, dan sejenisnya, sehingga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terwujud," jelasnya. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews