Sumbar Raih WTP ke 8, Supardi : Tingkatkan Managemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Rabu, 20 Mei 2020, 19:48 WIB | Politik | Kota Padang

PADANG, binews.id --- Ditengah semakin maraknya pandemi Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat, tetap memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019, pada sidang paripurna DPRD Sumbar, Rabu (20/5).

Dalam sidang paripurna tersebut juga hadir gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekda Alwis dan beberapa SKPD lainnya, yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Paripurna DPRD Sumbar tersebut tetap memakai aturan protocoler Covid-19, dengan mempergunakan zoom meeting, sehingga hanya beberapa orang saja yang berada dalam ruangan paripurna, sehingga jarak bisa dijaga.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Supardi dan didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo berjalan cukup tenang, tertib dan lancar.

Ketua DPRD Sumbar memberikan apresiasi pada Ketua BPK Sumbar Yusnadewi,SE,M.Si, Ak,CSFA, Ca, atas kehadirannya langsung ke gedung parlemen, bersama-sama para auditor dan staf lainnya, dalam rangka menyampaikan hasil laporan pemeriksaan, dihadapan sidang paripurna.

Supardi juga meminta pada Gubernur Sumbar agar meningkatkan managemen pengelolaan keuangan daerah yang kredible, agar efektif, efesien, transparan dan akuntable.

Dengan adanya pemeriksaan BPK, Supardi juga mengatakan hal yang sangat positif, karena bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, meskipun dari hasil tersebut belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah.

"Kami menilai masih adanya kelemahan dalam menyusun APBD dimana kebih mengutamakan ketepatan waktu dari ketepatan sasaran, selain itu banyak urusan program dan kegiatan yang tidak jelas target kinerjanya serta tidak ada relevansinya RPJMD/RKPD," ungkap Supardi.

Usai sidang paripurna pimpinan DPRD Sumbar Supardi bersama Gubernur Irwan Prayitno melakukan konferensi pers, yang dihadiri puluhan wartawan peliput di Parlemen, juga mengacu pada sistem protokol kesehatan.

Halaman:

1 2 Selanjutnya

Penulis: Imel
Editor: BiNews