Tekanan Inflasi di Dua Kota di Sumbar Tercatat Mengalami Penurunan

PADANG, binews.id -- Perkembangan IHK gabungan dua kota di Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami penurunan tekanan inflasi pada Februari 2023.Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum di Sumatera Barat pada Februari 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), turun dibandingkan dengan realisasi Januari 2023 yang sebesar 0,44% (mtm). Secara tahunan, inflasi Februari 2023 tercatat sebesar 6,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Januari 2023 yang sebesar 6,81% (yoy).
Direktur, Endang Kurnia, menyebut, secara spasial, pada Februari 2023 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), atau mengalami penurunan dibandingkan dengan Januari 2023 yang sebesar 0,45% (mtm). Realisasi inflasi bulanan Kota Padang berada pada urutan ke-44 inflasi tertinggi dari 63 kota yang mengalami inflasi di Indonesia. Secara tahunan, realisasi inflasi Kota Padang mencapai 6,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan berada di urutan ke-14 dari 90 Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi.
Perkembangan harga bulanan di Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,39% (mtm). Realisasi inflasi Kota Bukittinggi tercatat berada pada urutan ke-48 dari 63 kota di Indonesia yang mengalami inflasi. Secara tahunan, realisasi inflasi Kota Bukittinggi sebesar 7,37% (yoy), berada di urutan ke-4 dari 90 kota yang mengalami inflasi. Inflasi gabungan dua kota di Sumatera Barat pada Februari 2023 didorong oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi mencapai 0,69% (mtm) dengan andil inflasi 0,22% (mtm). Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau bersumber dari peningkatan harga komoditas cabai merah, ikan cakalang/ikan sisik, rokok kretek filter, kentang, dan minyak goreng yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,25%; 0,07%; 0,03%; 0,03%; 0,03% (mtm).
Kenaikan harga bahan pangan secara umum didorong oleh terbatasnya pasokan akibat faktor cuaca yang kurang kondusif. Komoditas rokok kretek filter mengalami kenaikan harga didorong oleh berlanjutnya kebijakan kenaikan Cukai Harga Tembakau sebesar 10% pada awal tahun 2023. Sementara peningkatan harga komoditas minyak goreng didorong oleh turunnya pasokan dari produsen. Tekanan inflasi yang lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi sebesar -0,80% (mtm) dengan andil -0,12% (mtm), disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara. Turunnya tarif angkutan udara diantaranya dipengaruhi oleh turunnya harga Avtur yang disertai dengan normalisasi permintaan di awal tahun. Kelompok kesehatan dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,07% dan -0,06% (mtm).
Baca juga: Bersama Pemprov Sumbar, Bank Indonesia Siapkan 4 Program Unggulan Kendalikan Inflasi
Beberapa komoditas bahan pangan di antaranya daging ayam ras, petai, dan telur ayam ras juga mengalami deflasi dengan andil masing-masing sebesar -0,18%; -0,02%; dan -0,02% (mtm). Deflasi pada kelompok tersebut didukung oleh meningkatnya ketersediaan pasokan di pasar.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus aktif melakukan berbagai langkah pengendalian harga dan memastikan ketersediaan pasokan untuk menjaga inflasi yang terkendali.Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Februari 2023 antara lain: 1) Rapat koordinasi dan HLM TPID di beberapa Kabupaten/Kota dan Dinas Perdagangan Provinsi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1444 H.
Selanjutnya, 2) Pemantauan harga dan pasokan bahan pangan oleh satgas pangan serta Pemerintah Daerah di beberapa pasar Kabupaten/Kota; 3) Pencanangan Gerakan Menanam Cabai dan Bawang merah di beberapa Kabupaten/Kota; 4) Pelaksanaan Bazar Murah di beberapa Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bulog dan TTIC.
Serta 5) Komunikasi efektif melalui penerbitan Surat Edaran Pemerintah Daerah menghadapi puasa Ramadan dan Idul Fitri serta penyaluran dan harga patokan LPG tabung 3 kg. Berbagai upaya yang dilakukan TPID tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di Provinsi Sumatera Barat. (bi)
Baca juga: Gantikan Wahyu Purnama, Endang Kurnia Saputra Resmi Dikukuhkan Jadi Kepala Perwakilan BI Sumbar
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Semen Padang Dukung Sekolah Perempuan Baringin, Budidaya Jamur Tiram Tumbuh Jadi Sumber Ekonomi Warga
- KAI Divre II Sumbar Hadirkan Layanan Kereta Api Ramah Anak, Dukung Transportasi Aman dan Nyaman untuk Keluarga
- Petani Sawit Curhat kepada Bupati Annisa, Potongan Timbangan Dinilai Terlalu Tinggi
- Dukung Kegiatan Investasi, Wako Fadly Amran Sambut Positif Kehadiran Basko City Mall
- Divre II Sumbar Sukses Berangkatkan 137 Ribu Lebih Penumpang Selama Angkutan Lebaran 2025