DPRD Sumbar Gelar Bimtek Pertama di Balairung Jakarta, Ini Pembahasannya...

JAKARTA, binews.id -- Dalam meningkatkan kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengadakan Bimtek pertama tahun 2023,di Balairung Jakarta, 17-20 Maret 2023.
Bimtek dengan mengangkat tema "Peningkatan Kapasitas, Tugas dan Wewenang DPRD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023" dihadiri pimpinan dan anggota serta Sekretaris DPRD Sumbar, juga bagian persidangan dan perundang-undangan lembaga tersebut.
Pada acara pembukaan Bimtek tanpak 3 Pimpinan DPRD Sumbar yakni Irsyad Syafar, Indra Dt. Rajo Lelo, dan Suwirpen Suib, serta Sekwan Raflis, melakukan kordinasi agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan baik.
Acara dibuka Irsyad Syafar, dengan memberikan gambaran Bimtek berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemilu Serentak Tahun 2024.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Bagikan Hadiah pada Peringatan HPSN 2025 di Pantai Air Manis
Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
"Topik-topik yang akan kita dalami tersebut, tentu sangat menarik untuk kita ikuti dan kita dalami bersama dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peningkatan kinerja kita sebagai Anggota DPRD.
Pada topik Pertama, yaitu tentang Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemilu Serentak Tahun 2024, banyak yang perlu kita ketahui nanti dari nara sumber terkait dengan issu yang berkembang akhir-akhir ini, diantaranya dampak dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan Pemilu," ulas Irsyad Sayafar pada acara pembukan Bimtek, Sabtu (18/3/2023)
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Pasaman Ingatkan Masyarakat Agar Waspada Terhadap Isu Provokatif
Ditambahkan Irsyad, selain keputusan PN terhadap penundaan, juga adanya proses gugatan yang saat ini sedang berlangsung di MK, terkait dengan sistem lroporsional terbuka serta bagaimana nanti proses pengganti antar waktu dari Anggota DPRD yang partai politiknya tidak lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2024.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy Wujudkan Kemajuan Daerah
- Bupati dan Wakil Bupati Solok Terpilih Jalani Medical Check-Up Jelang Pelantikan
- Prabowo Subianto Kembali Pimpin Gerindra, Diminta Maju di Pilpres 2029
- Pada Raker FPKS, Hj. Nevi Zuairina Bertekad Perkuat Advokasi untuk Masyarakat