DPRD Sumbar Gelar Bimtek Pertama di Balairung Jakarta, Ini Pembahasannya...

Dia juga mengatakan, tidak kalah pentingnya dalm bimtek kali ini, terkait Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, tentang pengadaan barang dan jasa.
"Banyak pula yang perlu kita pahami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Daerah. Karena
Dari proses pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, banyak terdapat permasalahan, diantaranya kegiatan yang putus kontrak, perpanjangan masa pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang tidak sesuai dengan spesikasi, volume dan lain sebagainya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Dukung Program Pemenuhan Kesehatan dan Kesejahteraan Remaja di Padang
Sebagai Anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh OPD dilingkup Pemerintah Daerah, tentu kita perlu memahami dan mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa ini dan bagaimana ke depan, pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat lebih maksimal,"tambah Irsyad.
Selain masalah pemilu 2024 dan juga pengadaan barang serta jasa, hal yang amat penting juga dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
"Masih banyak kita yang belum memahami, seperti proses, lingkup kewenangan serta mekanisme pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, telah diatur tentang bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak yang kurang jelas, seperti bagaimana pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan paling lambat 60 Hari sejak LHP di terima dan sampai sejauhmana kewenangan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut,"beber Irsyad Syarat.
Adanya Bimtek menurut Irsyad, bukan hanya bermanfaat untuk lembaga, melainkan juga memiliki hal positif menambah ilmu pribadi, yang berguna untuk kedepannya.
Sekalian dengan penyelenggaraan Bimtek, Rektor Universitas Respati diwakili Dr. Ani Nuraini, MM, merupakan Wakil Rektor II, mengatakan, amat berterimakasih sudah dipercaya sebagai pelaksana, dan berharap terus berkelanjutan.
"Kita amat berterimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD Sumbar serba Sekwan, yang sudah memberi kepercayaan pada kami untuk menyelenggarakan Bimtek ini, semoga kedepannya kita tetap bisa bekerjasama dalam segala hal," ucap Ani.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy Wujudkan Kemajuan Daerah
- Bupati dan Wakil Bupati Solok Terpilih Jalani Medical Check-Up Jelang Pelantikan
- Prabowo Subianto Kembali Pimpin Gerindra, Diminta Maju di Pilpres 2029
- Pada Raker FPKS, Hj. Nevi Zuairina Bertekad Perkuat Advokasi untuk Masyarakat