Wako Erman Safar Salurkan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah

BUKITTINGGI - Wako Erman Safar serahkan bantuan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 4464 KK se Kota Bukittinggi.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Balairung rumah dinas Wako, Senin (17/04).
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan, bantuan beras CPP ini, merupakan program pemerintah pusat, untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok, khususnya beras, telur dan minyak. Penerimanya, diusulkan dari pemerintah daerah.
"Hari ini 4464 KK penerima manfaat yang terima bantuan beras dari Pemerintah Pusat. Ada tiga jenis bantuan yang diberikan, beras, telur dan minyak. Kali ini, kita serahkan dulu beras dengan kelas Rp 11.500,- per kg. Satu KK menerima beras 10 kg. Semoga bermanfaat untuk menyongsong Idul Fitri 1444 H," ujar Wako.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Bukittinggi, Melwizardi, menjelaskan, jenis bantuan pangan yang diberikan berupa beras 10 kg kepada masing -- masing KK penerima manfaat selama 3 bulan mulai dari April, Mei dan Juni 2023
"Penyedia bantuan pangan adalah perum bulog dengan transporter dari PT. Pos Cabang Bukittinggi. 4464 KK penerima manfaat tersebut, terdiri dari, 892 KK di Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), 2186 di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) dan 1388 di Kecamatan Guguak Panjang (GP)," jelasnya.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, 226 PKH juga mendapat bantuan yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan apapun. 226 PKH itu, merupakan usulan dari Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan jumlah bantuan yang bervariasi, tergantung komponen dan hasil verifikasi tingkat kebutuhan yang bersangkutan.
"Alhamdulillah usulan dari Pemko Bukittinggi melalui Bapak Wali Kota ke pemerintah pusat kembali terealisasi. Ada 226 PKH yang menerima bantuan sesuai komponennya," tambah Kepala Dinas Sosial, Syanji Faredy.
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
(Ma)
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi