Pemkab Solok Koordinasi ke Ombudsman Sumbar untuk Bidik 10 Besar Nasional Pelayanan Publik
Dari empat penilaian Ombudsman tahun 2022 lalu nilai tanggapan laporan masyarakat masih rendah. Kemudian ia katakan, setelah menjadi yang terbaik di Sumatera Barat dengan nilai tertinggi di tahun 2022 lalu sesuai keinginan Bupati.
"Kita ingin masuk 10 nasional. Untuk itu kita meminta saran dan masukan dari Kepala Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan agar masuk 10 nasional tersebut," katanya.
Masukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar untuk Kabupaten Solok agar masuk 10 Nasional. "Dengan penilaian ini kita berharap dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Lakukan reformasi birokrasi dengan terus berinovasi agar pelayanan semakin membaik. Perbaikan sarana prasarana khususnya disabilitas perlu kita akomodir sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang tidak kalah penting kepatuhan pelayanan publik pada UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dipahami dan pedomani bersama.
"Kita juga mengapresiasi Kabupaten Solok telah mempelopori SP4N LAPOR sebagai layanan lapor digital. Membuat peta akses pelayanan publik kepada masyarakat apakah mudah atau sulit layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat perlu segera dibuat, dan untuk peta akses ini seluruh OPD harus memilikinya," tutupnya. (Mak itam)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bersama Bupati, Bunda LH Serahkan Bantuan APD dan Sembako untuk Petugas Kebersihan
- Bupati Solok Hadiri Silaturahmi DLH, Soroti Kekompakan dan Kepedulian Lingkungan
- Hari Ulang Tahun Kabupaten Solok Ke-113, Bekerja, Berkarya dan Semakin Berdampak
- Wabup Solok Hadiri Halal Bihalal Suku Koto, Tekankan Pentingnya Kebersamaan
- Kajari dan Pemkab Solok Sidak Harga Sembako di Pasar Muaro Paneh Jelang Idulfitri






