Bapemperda DPRD Solok Selatan Konsultasi Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ke DPRD Sumbar
PADANG, binews.id -- DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)-menerima kunjungan Bapemperda DPRD Kabupaten Solok Selatan, Rabu (02/8). Kunjungan tersebut dalam rangka Konsultasi Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.
Rombongan Bapemperda DPRD Solok Selatan itu diterima oleh Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis didampingi Kabag Hukum dan Persidangan Zardi Syahrir serta Kasubag Darul Idris.
Dalam menanggapi kunjungan kerja DPRD Solok Selatan Ini, Raflis menerangkan pola penyusunan skema penganggaran penyusunan naskah akademik, yaitu; skema belanja konsultan dan skema swakelola. Hal ini merupakan faktor untuk menjalin kerjasama dengan lembaga atau Institusi yang berada dalam Provinsi Sumbar maupun luar Provinsi.
Raflis juga menjelaskan bahwa paradigma yang lama sudah tidak berlaku di masa sekarang karena saat ini kinerja atau produktifitas tidak di lihat dari jumlah Perda yang sudah dibuat lagi melainkan di lihat dari rekomendasi yang dibuat untuk pemerintah daerah.
Baca juga: Pemprov Didorong Optimalkan PAD, Komisi III DPRD Sumbar Turun Mengawal
"Menurut kami hal itu tidak relevan lagi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi, yang pertama kebijakan pemerintah pusat terkait regulasi, kemudian dinamika pembuatan perda tidak lagi menjadi suatu tolak ukur produktif atau tidaknya", ucapnya.
Kemudian Raflis juga berharap hasil diskusi hari ini dapat membantu DPRD Solok Selatan dalam menyusun naskah akademik dan renperda.
"Kami berharap hasil sharing atau diskusi ini dapat menjadi masukan dan membantu anggota Bapemperda DPRD Solok Selatan dalam menyusun Program Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat", tutup Raflis. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Jalan Rusak Sumbar Jadi Perhatian, Doni Harsiva Yandra Tekankan R3P dan Inpres Jalan Daerah
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana






