Peleburan Beberapa OPD, DPRD Sumbar Berharap Saran BRIN Bermanfaat bagi Pansus Perubahan SOTK

PADANG, binews.id -- Perubahan SOTK ini akan berdampak besar pada keberadaan OPD. Karena, akan ada peleburan dan penggabungan beberapa OPD menjadi satu, agar prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai beban kerja dengan kondisi nyata di daerah.

Hal ini disampaikan Anggota komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah saat menerima kunjungan Badan Riset Nasional (BRIN) terkait Pembentukan Badan Riset Daerah (BRIDA) sebagai amanat dari Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan di tindak lanjuti oleh Permendagri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Nurfirman Wansyah yang dikenal panggilan Ancha juga menambahkan, DPRD Sumbar baru saja melaksanakan rapat paripurna tentang penetapan pembentukan pansus tim pembahasan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah provinsi Sumbar ini akan menjadi pegangan dan perhatian khusus oleh DPRD.

Ancha juga katakan, saat ini usulan perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) pemprov akan bergabung dengan Bappeda dengan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) bagian setara eselon III.

Baca juga: Perdana Pimpin Apel, Wagub Vasko Ingatkan Soliditas dalam Gerak Cepat Membangun Sumbar

"Dari dialog singkat bersama BRIN, mengharapkan Balitbang saat ini menjadi Brinda dengan alasan akan memudahkan koordinasi kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah nantinya. Tentunya nanti pandangan dan masukan ini akan menjadi masukan dan pandangan bagi tim pembahasan perobahan SOTK nantinya, kami akan sampaikan," ujarnya.

Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi daerah mengatakan dengan keluarnya Perpres Nomor 78 TAhun 2021 mengisyaratkan tidak adalagi yang namanya Litbang di Daerah dan diganti menjadi BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dengan kedudukan eselon II a tingkat Provinsi dan eselon II b di pemkab/kota.

Oetami Dewi juga mengatakan dengan adanya BRIDA di Provinsi, bisa melakukan pembinaan kepada BRIDA ke tingkat Kabupaten Kota. Dan ini akan menjadi peluang besar dalam meningkatkan keunggulan suatu daerah, dimana selama ini daerah-daerah tidak mempunyai kajian dan riset terkait potensi apa yang akan dikembangkan di daerahnya masing-masing.

"BRIN saat ini memiliki Periset sebanyak 8000 orang dari berbagai disiplin ilmu dengan 4000 orang lebih bergelar Doktor (S3). Dengan adanya hubungan BRIN dan BRIDA maka seluruh periset yang dimiliki oleh BRIN dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa menggunakan biaya sedikitpun," ajaknya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Kembali Upayakan Kelanjutan Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao

"Diketahui selama ini kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah tidak melalui kajian secara ilmiah sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak efektif dan tepat sasaran, namun apabila nanti ada Brinda tentunya akan mampu memberikan kajian arah sekaligus memback up kebijakan pemerintah daerah itu secara ilmiah," ungkapnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews