Terima Kunjungan BK DPRD Lima Puluh Kota, Muzli M.Nur: Kinerja BK DPRD Harus Ditunjang Sarana Prasarana

PADANG, binews.id -- Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M Nur, mengatakan, Badan Kehormatan (BK) merupakan bagian penting dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menjaga perilaku anggota DPRD sesuai dengan pedoman kode etik. Kinerja BK harus ditunjang dengan sarana prasarana agar setiap keputusan yang diambil bisa menjaga harmonisasi dan marwah lembaga.

"Dalam penerapannya BK harus membahas banyak hal dalam mengawasi kinerja kedewanan. Untuk itu perlu rapat berkala bagi seluruh anggota BK dalam mengambil keputusan jika ada yang perlu ditindak. BK harus memiliki ruang kerja yang representatif ," kata Muzli M Nur saat menerima kunjungan konsultasi BK DPRD Kabupaten Limapuluh kota, Senin (26/2/2024).

Dikatakannya, BK sebagai bagian dari AKD harus ditunjang sarana prasarana dalam bekerja menegakan kode etik. Berjalannya kode etik dengan maksimal, akan menjaga marwah dprd sebagai lembaga perwakilan rakyat..

Dia mengimbau seluruh BK DPRD di kabupaten/kota harus memiliki ruang kerja yang representatif agar bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam menegakan kode etik dewan. Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten/kota harus memiliki pedoman kode etik untuk dipatuhi

Baca juga: Awal Tahun 2025 Investor Pasar Modal Lampaui 15 Juta

selama menjabat sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah."Kode Etik yang memuat tentang sikap dan perilaku, tata kerja, tata hubungan, kewajiban, larangan serta sanksi terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Muzli M Nur mengatakan, optimalisasi penegakan kode etik dewan harus merujuk pada aturan tata tertib yang disepakati oleh DPRD secara kelembagaan. Jika terjadi pelanggaran, Muzli M Nur menekankan pentingnya memberikan teguran kepada fraksi yang bersangkutan

Sementara itu Ketua BK DPRD Limapuluh, Marsanova Andesra, yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan, kedatangan ke DPRD Sumbar merupakan upaya saling tukar informasi dalam menunjang kerja masing-masing AKD, di DPRD Limapuluh Kota kinerja kedewanan telah sesuai kode etik yang disepakati dan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Selama ini tidak ada persoalan yang berarti dalam AKD DPRD Limapuluh Kota, semua masih bisa berjalan sesuai koridor," katanya.

Baca juga: Pentas PAI Lima Puluh Kota, Bupati Safaruddin: Ikhtiar Melahirkan Generasi Emas Indonesia 2045

Dia menekankan pekerjaan selama menjadi anggota DPRD harus sesuai aturan perundang-undangan dan jujur, jangan sampai ada perbuatan yang bisa merongrong marwah kelembagaan. DPRD Limapuluh kota telah memiliki Perda Kode Etik yang dibahas melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. (bi/rel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews