Komisi I DPRD Sumbar Bahas Hal Strategis Dengan Pemko Bukittinggi tentang Sukseskan Pilkada

BUKITTINGGI, binews.id -- Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada untuk bisa menyelesaikan sengketa dengan sistem kekeluargaan terlebih dahulu. Jangan langsung ke ranah hukum atau sebagainya dahulu.
Hal itu dibahas saat Komisi yang membidangi pemerintah tersebut membahas sejumlah hal-hal strategis untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Jumat (3/5/2024).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Maigus Nasir mengatakan, ada beberapa poin strategis yang menjadi catatan penting komisi untuk menjadi pembahasan dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada (27/11) mendatang.
Diantaranya, mesti ada pola penyelesaian sengketa pada proses pemilihan dengan nilai-nilai kearifan lokal (Bajanjang naik Bajanjang turun-red). Jadi jangan langsung ke ranah hukum saja, harus ada pola musyawarah terlebih dahulu.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
Selanjutnya, keterlibatan kepala daerah sebagai perwakilan partai politik yang harus menjadi contoh utama dalam menjaga netralitas, dengan adanya hal itu maka terciptalah suasana kondusif dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan diantara peserta Pilkada.
Politisi PAN itu juga menyinggung kelangsungan penduduk yang berdomisili pada perbatasan Agam dan Bukittinggi. Kepastian hak pilih untuk mereka harus diakomodir pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, Maigus juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam hari H Pilkada, jangan ada hal-hal yang terkesan melanggar pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara itu Anggota Komisi I Leliarni membahas tentang kelalaian pelaksana pemilihan umum (Pemilu), dikatakannya proses Pemilu telah ada aturan yang mengikat tapi sayang masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas. Jadi hal yang tidak seharusnya terjadi di Pilpres dan Pileg, harus dievaluasi pada pelaksanaan Pilkada.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
"Kita berharap penyelenggara Pemilu untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sehingga tercipta Pemilu yang bermartabat," katanya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Keterbukaan Informasi untuk Pembangunan Daerah yang Demokratis
- Persiapan Rekapitulasi DPSHP, KPU Pasaman Gelar Rapat Konsolidasi Data
- Ketua DPD Gerindra Andre Rosiade: Rakorda Gerindra untuk Kawal Kemenangan Pilkada se-Sumbar
- Ketua DPRD Sumbar Dorong Pemajuan Payakumbuh Melalui Kebudayaan dan Sejarah
- Nevi Zuairina Sampaikan Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional