Dalam 3 Bulan KI Sumbar Telah Menyidangkan 8 Permohonan Sengketa Informasi Publik

PADANG, binews.id -- Tiga bulan sejak dilantik 7 Februari 2024 lalu Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) telah memproses 8 permohonan sengketa.
Ketua Bidang Penyesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Sumbar, Riswandi menyebutkan ada beberapa sengketa yang dimulai dari pemeriksaan awal dan ada sidang lanjutan.
" Jumlah persidangan sampai per 30 April 2024 sebanyak 6 kali persidangan dengan sidang perdana dimulai pada tgl 23 februari 2024" ujar Riswandi.
Ia menambahkan, pada proses mediasi, semua sengketa melalui proses mediasi kecuali informasi yg dikecualikan. "Putusan mediasi nihil, putusan ajudikasi 10 buah dan penetapan 1 buah sengketa".
Baca juga: Camat X Koto Diatas Disertijab, Dari Riswandi Bahauddin, AP. S. Sos kepada Jhoni, S. Sos, MM
"Ada beberapa klasifikasi permohonan psi produk hukum badan publik, kinerja badan publik, alas hak tanah, anggaran dana bos" Ucapnya.
Mengenai kendala selama proses sengketa, Riswandi menyatakan hal itu lumrah di setiap proses sidang sengketa.
"Dalam proses sidang tentu ada beberapa kendala namun itu adalah bagian dari dinamika persidangan ajudikasi non litigasi. Seperti termohon yang terkadang tidak.membawa surat kuasa dari atasan ppidnya, tenggat waktu yang tidak sesuai dengan batas waktu pengajuan dan lain-lain." Tutupnya. (ril/KISB)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta
- Susul Gubernur Mahyeldi ke Magelang, Wagub Vasko Antusias Ikuti Retreat
- Pemprov Sumbar Siapkan Bus bagi Bupati/Wali Kota Beserta Wakil Menuju Bandara Yogya Usai Retret di Magelang
- Musrenbang RKPD, Wawako Maigus Nasir: Penting Sinergi dan Kolaborasi untuk Kemajuan
- Pj Sekda Yozarwardi Buka Forum Setda se-Sumbar, Bahas Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan