DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023
"Terkait dengan pelaksanaan pengerjaan pembangunan Sport Center, kami meminta penjelasan, sudah sejauh mana progresnya," tegasnya.
Sedangkan Fraksi PBB-PKS, Drs. Aditiawarman mengatakan, fraksinya memberikan apresiasi kepada Pemko yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut sejak 2016. Ini sebuah capaian yang membanggakan secara administrasi yang harus tetap dipertahankan.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan apa upaya yang dilakukan Pemko dalam pengelolaan sampah yang belakangan ini mengalami kemunduran. Penjemputan yang telat, sampah berserakan. Apalagi kondisi terkini beberapa lokasi banjir membutuhkan segera penanganan dan solusi dari pemerintah," tuturnya.
Baca juga: Wali Kota Sawahlunto dan Darul Siska Resmikan Masjid Al-Hidayah Hasil Wakaf Rp2,2 Miliar
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan, Herman Datuak Batuah menanyakan kebutuhan sistem pemerintahan untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan yang ada di kepala OPD sampai kelurahan. Karena ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Terkait dengan zonasi yang selalu menjadi persoalan dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru-red) kami berharap segera menyikapinya. Sehingga tidak menjadi persoalan setiap tahun ajaran," tuturnya. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Anggota DPR RI Andre Rosiade Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Warga Padang Panjang
- Sinkronisasi Program 2025--2030, Wako Hendri Arnis Dorong Penyelesaian Persoalan Strategis Daerah
- APBD Padang Panjang 2026 Disahkan, Pemko--DPRD Sepakat Prioritaskan Ekonomi, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan
- Zigo Rolanda dan Wako Hendri Arnis Tinjau Longsor Jembatan Kembar, Akses Ditargetkan Dibuka Dua Minggu Lagi
- Wawako Allex Paparkan Nota Keuangan Ranperda APBD 2026 pada Paripurna DPRD






