Masuki Masa Pemulihan Pascabencana, Pemerintah Daerah Usulkan Rp1,6 T untuk Dana Pemulihan

"Total korban dalam hilang atau pencarian hingga hari ke-27 berjumlah 10 orang, Tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas hingga kini masih terus melakukan upaya pencarian," ucapnya.

Kendati demikian, delapan keluarga dari 10 korban yang masih dinyatakan hilang tersebut menyatakan sudah mengikhlaskan. Sementara dua lagi, masih dikoordinasikan kepada pihak keluarga untuk mengikhlaskan agar proses pencarian yang telah dilakukan selama dua kali masa perpanjangan tanggap darurat bisa segera diakhiri.

Di sisi lain, para pengungsi yang mengalami kerusakan rumah skala berat, ringan, atau bahkan hanyut, sudah tidak lagi berada di posko-posko pengungsian yang tersedia. Sebagian sudah mengungsi ke rumah keluarga, sehingga pengoperasian dapur umum pun sudah diakhiri, kecuali di beberapa nagari.

Baca juga: Kunjungan Hangat Sekda Sumbar ke Panti Werdha, Suasana Kekeluargaan Terasa Kental

Lebih jauh, Hansastri menyebut, bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi membuat 4.064 orang mengungsi dan mengakibatkan 1.110 unit rumah rusak berat. Terjangan banjir bandang juga berdampak terhadap 1.210 rumah, 15 unit sarana pendidikan, dua unit sarana kesehatan, serta 28 unit rumah ibadah.

Termasuk juga dua unit bangunan lainnya, 227 unit sarana perdagangan, 1.202 unit irigasi, 23 unit PDAM/pamsimas, 55 unit jembatan, 54 titik jalan raya. Banjir juga mematikan 27.320 ternak masyarakat berbagai jenis serta menghancurkan lebih kurang 908.003 hektare lahan pertanian. "Total angka kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp516.825.216.036," ucapnya.

Hansastri menyampaikan, sampai sekarang Pemprov Sumbar bersama TNI/Polri dan instansi vertikal terkait lainnya juga masih terus melakukan langkah-langkah penanganan pascabencana yang diperlukan.

Beberapa di antaranya seperti normalisasi aliran sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan Lembah Anai, pembangunan jembatan bailey di Nagari Bukik Batabuah oleh TNI, hingga demolish atau peledakan batu-batu berukuran besar yang berpotensi menyumbat aliran sungai.

"Kami juga melakukan modifikasi cuaca, traumatic healing, merencanakan relokasi rumah di kawasan bencana, memasang plang larangan membangun di kawasan Lembah Anai, melibatkan forum rektor, hingga menemui Komisi V DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ucapnya. (bi/mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews