KI Serahkan Laporan pada Pimpinan DPRD Sumbar

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, Evi Yandri Rajo Budiman, Muhammad Iqsa dan Sekwan DPRD Sumbar menerima kunjungan Komisi Informasi Sumbar di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Senin, 14 April 2025
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, pihaknya menerima laporan penyerahan monitoring dan keterbukaan informasi publik tahun 2024.
"Kita sengaja menerima laporan penyerahan dan keterbukaan dapat diterima serta bermaanfaat bagi masyarakat," ujar Ketua DPRD Sumbar Muhidi.
Menurut Muhidi, keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan, dalam artian untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan keterbukaan.
Baca juga: Pimpinan DPRD Sumbar Terima Pengunjuk Rasa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU TNI
"Keterbukaan informasi dapat mempercepat laju kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sekaitan dengan hal tersebut, Ketua KI Sumbar Musfi Hendra didampingi Wakil ketua Tanti dan anggota Mona Sisca serta Riswandi, juga mewakili Kominfo Indra Sukma mengatakan, pihaknya dalam penyerahan laporan monitoring terdapat tantangan, oleh karena itu perlu dorongan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar untuk meningkatkan semangat keterbukaan di semua badan publik.
"Kita mesti mendorong keterbukaan informasi publik kepada kabupaten dan kota dan badan publik baik vertikal untuk memperkuat keterbukaan informasi publik," ujar Musfi
Menurut Musfi, keterbukaan informasi publik dizaman dahulu kala dan zaman kemajuan teknologi saat ini harus ditingkatkan.
"Keterbukaan sudah dimulai sejak zaman rasulllah, sehingga bisa membuat umat jujur dan menyampaikan semuanya, untuk kemaslahatan orang banyak, " tutup Musfi. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Ajak Warga Pasaman Sukseskan PSU: Jangan Golput dan Jaga Netralitas
- Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman
- DPRD Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranwal RPJMD 2025--2029 dan Pengumuman Pimpinan Pansus LKPJ 2024
- Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi
- Pemko Padang Ajukan 3 Ranperda ke DPRD Guna Dorong Kemajuan Birokrasi dan Optimalisasi PAD