DPRD Sumbar dan Pemprov DKI Jakarta Bahas Strategi Peningkatan Ekonomi Nelayan Pesisir

Jakarta, binews.id -- Pada Kamis, 6 Mei, Ketua dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan pertemuan penting dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas strategi peningkatan taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir. Pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Kebaya Kerancang Gedung Balai Kota Blok G (Gedung Ali Sadikin) Jakarta Pusat ini difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan serta kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan komoditi hasil laut.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, membuka pertemuan dengan menekankan potensi besar sektor kelautan dan perikanan Sumbar yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM). "Kerja sama strategis dengan Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir pantai," ujar Supardi.

Supardi juga mengungkapkan bahwa penguatan kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi kedua daerah, terutama dalam sektor kelautan dan perikanan. Sumbar bisa memenuhi kekurangan DKI di sektor perikanan, dan sebaliknya. "DPRD dan Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memperhatikan hal-hal tersebut," tambahnya.

Diskusi dengan Pemprov DKI mengungkapkan kebijakan subsidi untuk kebutuhan ikan masyarakat sebagai salah satu poin penting yang dapat diadopsi Sumbar. Ikan, yang kaya akan gizi, sangat penting untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochklasin, menyoroti pentingnya sarana dan prasarana bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. "Nelayan membutuhkan SPBU, pelabuhan yang representatif, dan pabrik es untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual ikan," katanya. Ia juga menekankan perlunya bantuan pemerintah terkait alat tangkap, mesin tempel, dan perahu.

Pembahasan juga mencakup dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) terhadap sektor kelautan dan perikanan. Dengan undang-undang ini, kewenangan penangkapan ikan dari 0 hingga 12 mil laut ada di provinsi, sedangkan di luar itu perlu izin dari pemerintah pusat, yang dianggap menyulitkan nelayan. Mochklasin berharap ada kelonggaran dalam regulasi tersebut.

Komisi II DPRD Sumbar juga mengajukan penawaran kerja sama pemenuhan kebutuhan komoditi perikanan kepada Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama ini diharapkan bisa memberikan banyak keuntungan positif bagi kedua daerah, terutama dalam distribusi hasil alam.

Pertemuan ini dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Sumbar, termasuk Ketua Supardi, Wakil Ketua Suwirpen Suib, dan Wakil Ketua Indra Dt Rajo Lelo. Mereka disambut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov DKI Jakarta, Mujiati.

Baca juga: JPS Ngopi TOP Bersama Ridwan Tulus, Diskusi Peluang Pariwisata Sumbar

Dengan pertemuan ini, diharapkan ada langkah konkret untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di Sumbar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan memperkuat kerja sama antara Sumbar dan DKI Jakarta

Penulis: Imel
Editor: BiNews