Komisi Informasi Sumbar Gelar FGD untuk Kuatkan Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024

PADANG, binews.id -- Dalam rangkaian akhir agenda Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, Komisi Informasi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Informan Ahli dan Tim Pokja IKIP Sumbar 2024 serta seluruh komisioner KI Sumbar. Acara ini berlangsung pada Selasa (24/7) di Hotel Truntum, Kota Padang.
Ketua KI Sumbar, Muafi Yendra, menyatakan bahwa FGD ini memberikan banyak masukan berharga untuk perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. "Dalam FGD, banyak masukan yang kami dapat untuk perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ke depan di Sumatera Barat," kata Muafi Yendra.
Muafi juga menekankan pentingnya rekomendasi strategis yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam keterbukaan informasi publik, terutama di antara kelompok rentan, disabilitas, dan masyarakat di daerah tertinggal. "Rekomendasi strategis ini harus menjadi perhatian serius untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat," ujar Muafi.
Sebagai Ketua Tim PokjaDa Sumbar, Muafi menjelaskan bahwa IKIP dilaksanakan setiap tahun untuk menggambarkan keterbukaan informasi publik. "IKIP ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur, memotret, atau menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi dan nasional. IKIP ini agenda langsung dari Komisi Informasi Pusat untuk seluruh provinsi di Indonesia," jelas Muafi.
Baca juga: KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024
Ia menambahkan bahwa 10 informan ahli IKIP 2024 telah mengikuti bimbingan teknis dan mulai melakukan pengisian kuesioner. "Saat ini tahapan IKIP 2024 adalah pengisian kuesioner oleh informan ahli melalui aplikasi, setelah tanggal 27 Juni lalu dilakukan bimbingan teknis secara online oleh Komisi Informasi Pusat. Terdapat tiga tema besar dalam kuesioner tersebut yaitu fisik/politik, ekonomi, dan hukum, yang diturunkan menjadi 20 indikator dan 77 sub indikator pertanyaan," kata Muafi.
Pengisian kuesioner akan berlangsung hingga 10 Juli, kemudian hasilnya akan difinalisasi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan informan ahli pada tanggal 22-24 Juli mendatang secara langsung. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
- KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
- Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
- Wako Fadly Amran Instruksikan Damkar Siram Material Tercecer di Jalan Bypass
- Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari