Ombudsman RI Tekankan Pentingnya Perbaikan Layanan Distribusi Pupuk di Sumatera Barat

PADANG, binews.id --Distribusi pupuk bersubsidi di Sumatera Barat saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses petani ke kios pupuk hingga kendala dalam pembaruan data yang berdampak pada ketepatan alokasi pupuk. Di beberapa daerah, petani masih harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pupuk, sementara proses administrasi yang belum sepenuhnya efisien kerap memperlambat penyaluran pupuk tepat waktu.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, bersama Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, Gusrizal, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada Selasa (13/08) untuk memantau langsung distribusi pupuk bersubsidi. Kunjungan ini berlangsung di Gudang Penyangga Pupuk BGR Logistik Padang Pariaman, yang merupakan salah satu titik krusial dalam rantai distribusi pupuk di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Yeka meninjau alur keluar masuk barang di gudang yang telah terstandar dengan baik, namun tetap memerlukan beberapa peningkatan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

"Alur distribusi pupuk di gudang ini sudah berjalan sesuai standar, namun selalu ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mempercepat proses distribusi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih cepat dan tepat waktu," ujar Yeka.

Hasan Basri, penyuluh BPP Tujuh Kota yang bertugas di lapangan Padang Pariaman, melaporkan bahwa pelayanan distribusi pupuk terus mengalami peningkatan, terutama dengan diperkenalkannya aplikasi digital yang memudahkan para petani dalam menebus pupuk. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses penebusan, yang sebelumnya sering kali mengalami kendala administrasi yang menghambat.

Baca juga: Wakil Bupati Solok Silaturahmi di Musholla Raudhatul Adnan dalam Safari Ramadhan

Sebagai bagian dari kunjungan, Ombudsman juga melakukan pemantauan di Kios UD. Kurnia Tani yang berlokasi di Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman. Kios ini melayani 188 petani dari satu desa dan menjadi salah satu lokasi penting dalam evaluasi layanan distribusi pupuk di daerah tersebut.

Pemilik Kios UD. Kurnia Tani menyampaikan bahwa gangguan pada aplikasi i-Pubers akibat masalah sinyal kini sudah tidak ada lagi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data e-alokasi per petani hingga data alokasi per kelompok tani (poktan) kini sudah tersedia di aplikasi tersebut, sehingga memudahkan proses penebusan pupuk.

Penebusan pupuk di kios ini kini sudah sepenuhnya menggunakan KTP, mengingat pembagian kartu tani yang tidak merata. Banyak petani merasa keberatan harus mengisi dana terlebih dahulu di rekening kartu tani mereka, sehingga saat ini mesin EDC tidak lagi tersedia di kios tersebut.

"Kami mengapresiasi inovasi aplikasi digital yang telah membantu memperlancar proses penebusan pupuk. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait aksesibilitas teknologi ini di wilayah yang konektivitas internetnya terbatas," kata Yeka menanggapi laporan tersebut.

Baca juga: Wako Fadly Amran Dilantik Audy Joinaldy Sebagai Kamabicab 09 Pramuka Padang

Ombudsman juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk tahun ini, yang dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung kesejahteraan petani. Peningkatan kuota ini diharapkan dapat mengurangi kelangkaan pupuk yang sering terjadi di musim tanam, serta meningkatkan produksi pangan nasional.

Penulis: Imel
Editor: BiNews