Triwulan II, Ombudsman Terima 196 Pengaduan

PADANG, binews.id -- Selama 3 bulan terakhir (April-Juni 2020) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan masyarakat sebanyak 196 pengaduan, ditengah masa Pandemi Covid-19.

Meilisa Fitri Harahap, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat tersebut, terdiri dari 44 pengaduan yang diterima melalui unit Penerimaan dan Verfikasi Laporan (PVL), diantaranya 39 pengaduan dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan sesuai dengan prosedur penyelesaian laporan di Ombudsman.

"Sebagian besar atau sebanyak 152 pengaduan masyarakat disampaikan melalui Posko Daring (dalam jaringan), melalui sarana bit.ly/covid19ombudsman yang berkaitan dengan 5 substansi layanan dampak covid dengan keluhan seputar dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan dan penyimpangan prosedur yang dilakukan penyelenggara pelayanan," ungkap Meilisa dalam pres rilis diterima binews.id, Rabu (15/7/2020).

Dikatakan Meilisa, ada model baru yang dikembangkan Ombudsman selama Pandemi Covid-19, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Kendati dalam suasana pembatasan sosial, namun masyarakat tetap peduli/kritis terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik yang mereka alami, dan mau melapor.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Akan Gelar Pasar Murah di Lapangan Kantin

"Mekanisme penyelesaiannya pun diakselesari oleh Ombudsman dengan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO) yang pendekatannya lebih progresif dan partisipatif,"sebutnya.

Namun, karena dalam suasana Pendemi, layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah Bantuan Sosial (bansos), sehingga yang banyak dilaporkan adalah layanan bansos.

Selanjutnya, substansi yang lain juga tetap menjadi perhatian publik, seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain dengan dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan yang terbanyak diterima.

"Substansi yang terbanyak adalah kesejahteraan sosial sebanyak 10 laporan (25.64%), diikuti laporan terkait pendidikan, kepegawaian dan kepolisian yang masing-masing sebanyak 5 laporan (12.82%), selanjutnya kesehatan sebanyak 4 laporan (10.26%). Dengan dugaan maladministrasi terbanyak adalah tidak memberikan pelayanan sebanyak 25 (64,10%), dugaan penyimpangan prosedur 9 (23,08%) dan dugaan penundaan berlarut sebanyak 3 laporan (7,69%)," terang Meili.

Baca juga: Kembali Mutasi Bergulir di Lingkungan Pemko Bukittinggi,64 Pejabat Dilantik Wako Erman Safar

Sedangkan dari sisi Terlapor, Meili menyebutkan Pemerintah Daerah menduduki peringkat pertama sebanyak 18 (46.15%), Lembaga Pendidikan Negeri (Perguruan Tinggi Negeri dan Sekolah Negeri), selanjutnya Kepolisian (Polda, Polresta, Polres, Polsek) sebanyak 5 laporan (12.82%) dan BUMN/BUMD sebanyak 5 laporan (12.82%).

Penulis: Imel
Editor: BiNews