Bamus Pauh V Himbau Pemerintah Kota Padang dan Ninik Mamak Bersinergi Cari Solusi Huntara dan Huntap

PADANG, binews.id -- Ketua Harian Badan Musyawarah Anak Nagari (Bamus) Pauh V, Dasrul, SS, menghimbau Pemerintah Kota Padang bersama Ninik Mamak Bajinih Adaik Nagari Pauh V untuk bersinergi dalam mencari solusi terkait penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang di Kecamatan Pauh.

Menurut Dasrul, persoalan keterbatasan lahan yang dihadapi Pemerintah Kota Padang perlu disikapi secara bersama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat. Sinergi antara pemerintah dan pemangku adat dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan pascabencana.

Ia memandang bahwa Nagari Pauh V memiliki potensi aset kaum yang dapat dimanfaatkan untuk mengurai permasalahan ketersediaan lahan. Potensi tersebut, jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, diyakini mampu menjadi solusi alternatif bagi pembangunan huntara dan huntap.

Dasrul menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan dalam menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat Minangkabau dapat menjadi landasan kuat dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pendekatan kebudayaan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Kita harus menggunakan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kita miliki untuk mencari solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak," ujar Dasrul.

Ia juga menghimbau agar Ninik Mamak Bajinih Adaik Nagari Pauh V dapat berperan aktif dan responsif dalam proses pencarian solusi tersebut. Keterlibatan ninik mamak dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kaum.

"Kita harus bersinergi dan bekerja sama. Dengan duduk bersama, insyaallah akan ditemukan jalan terbaik bagi masyarakat yang terdampak," tambahnya.

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Pauh diketahui berdampak pada tiga kelurahan, menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan penanganan cepat serta berkelanjutan dari pemerintah.

Pemerintah Kota Padang sendiri telah berupaya mencari lahan yang representatif untuk pembangunan huntara dan huntap. Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan yang aman dan sesuai dengan peruntukan.

Oleh karena itu, himbauan dari Bamus Pauh V ini diharapkan dapat menjadi titik awal terbangunnya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan unsur adat dalam merumuskan kebijakan pascabencana.

Dasrul menegaskan bahwa kepentingan korban banjir bandang harus menjadi prioritas utama. Semua pihak diminta mengesampingkan ego sektoral dan lebih mengedepankan semangat kebersamaan.

Penulis: Imel
Editor: Imel