Kota Padang Menuju Kota Inklusi di Tengah Keberagaman

PADANG, binews.id -- Kota Padang merupakan kota yang terbuka dan toleran, untuk itu penting menjaga keberagaman di tengah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar saat menghadiri Forum Group Discusion (FGD) pembangunan inklusi sosial dan coaching pengisian kuesioner studi inklusi sosial Indonesia di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (10/10/2024).

"Tidak ada demo yang betul-betul bertumpu pada satu agama, maka melalui diskusi ini kami ingin diskusi dan berkomunikasi untuk menyampaikan kepada semua aspek kehidupan, agar memberikan kehidupan yang layak dan inklusi bagi seluruh masyarakat," katanya.

Andree Algamar menekankan, melalui FGD ini pihaknya ingin mengumpulkan ide-ide berlian untuk mengumpulkan strategi yang konkrit sehingga menjadikan Kota Padang sebagai kota inklusi.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Sosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pauh

"Pemko Padang berkomitmen menjadikan Padang sebagai kota inklusi, tentunya banyak menghadapi beberapa isu sosial, seperti disabilitas, kaum marginal dan permasalahan sosial lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, Nabhan Aiqoni menjelaskan pengelolaan kehidupan yang inklusif merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia 2045, yang menargetkan pembangunan masyarakat yang adil, setara, dan dinamis.

"Dalam konteks negara yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya seperti Indonesia, inklusi sosial menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar dan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik," ujarnya.

Dikatakannya, untuk memperoleh gambaran kondisi pembangunan inklusi sosial di Indonesia, Setara Institute dengan dukungan dari INKLUSI yang merupakan platform pembangunan kerja sama Bappenas RI dan Pemerintah Australia sedang melakukan studi pengukuran kondisi inklusi sosial di Indonesia.

Baca juga: Kongres VII IKA Unand Digelar 29 November 2025 di Padang, Gubernur Sumbar Ajak Alumni Bersatu

"Laporan kondisi inklusi sosial ini diharapkan menjadi salah satu referensi penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029, yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah daerah. Kegiatan FGD ini akan membincang kondisi pembangunan inklusi sosial di sejumlah daerah dan melatih pengisian kuesioner bagi pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu sumber data pengukuran," sebutnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews