Plt Gubernur Audy Berharap Pusat Terus Bekali Angkatan Kerja di Sumbar dengan Skil Khusus

PADANG, binews.id --Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy berharap pemerintah pusat terus meningkatkan dukungan berupa program-program pelatihan skil khusus yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumbar. Sebab sejauh ini, peran BLK di Sumbar sangat berdampak terhadap peningkatan produktivitas dunia usaha serta penurunan angka pemgangguran di Sumbar.

Hal itu disampaikan Audy saat membuka kegiatan Penganugerahan Penghargaan Produktivitas (Siddhakarya) Provinsi Sumbar Kategori Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Tahun 2024, yang dihelat di Hotel Mercure Padang, Rabu (30/10/2024).

"Faktanya ialah, tingkat pengangguran di Sumbar itu 5,9 persen, dan itu berada di atas angka nasional. Namun di sisi lain, tingkat kemiskinan di Sumbar cukup rendah. Pertumbuhan ekonomi Sumbar tidak terlalu tinggi, tapi kemiskinan ekstremnya nomor 2 terendah secara nasional," ujar Audy mengawali sambutannya.

Kondisi ini, sambung Audy, ditengarai sebagai dampak dari banyaknya Perguruan Tinggi di Sumbar, yang setiap tahunnya meluluskan para diploma dan sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di tengah terbatasnya kebutuhan pekerja di dunia industri Sumbar. Walhasil, bekerja ke luar daerah hingga keluar negeri dinilai sangat tepat sebagai solusi untuk menekan angka penangguran.

Baca juga: Wako Hendri Arnis Blusukan ke Pasar

"Di sini kita berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait, terutama sekali Kemenaker, untuk menggelar pelatihan berbasil skil khusus, terutama sekali pelatihan bahasa asing. Sebab dengan penguasaan bahasa asing yang baik, peluang pengangguran diploma dan sarjana untuk bekerja di luar negeri semakin terbuka lebar," sambung Audy lagi.

Di sisi lain, Audy mengapresiasi unit usaha skala kecil, menengah, dan besar di Sumbar, yang berhasil memperoleh penghargaan Siddhakarya pada tahun ini. Hal ini juga membuktikan besarnya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendampingi dan membina unit-unit usaha tersebut dalam meningkatkan produktivitas.

Sementara itu dalam sambutannya, Staf Ahli bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Kemenaker RI, Aris Wahyudi menyebutkan, bahwa produktivitas dunia usaha merupakan salah satu nafas dari perekonomian Indonesia. Namun, hal ini kerap terganjal oleh minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja di Indonesia.

"Dari 149 juta penduduk Indonesia yang bekerja, 55 persen kualifikasi pendidikannya masih SMP ke bawah. Ini tentu menjadi salah satu indikator pengganggu produktivitas. Inilah yang terus kita intervensi, karena produktivitas sangat berkaitan dengan kualitas SDM serta budaya kerja yang dianut," ujar Aris.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Sumbar: Jalan Alahan Panjang Bayang Ditarget Tuntas 2025

Namun demikian, Aris mengapresiasi Pemprov Sumbar, yang terus berupaya mengukur tingkat produktivitas usaha-usaha di Sumbar sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kemenaker RI. Termasuk dalam hal penilaian Siddhakarya, di mana Sumbar merupakan provinsi ketujuh dari 34 provinsi di Indonesia yang telah menuntaskan proses penilaian ini.

Penulis: Imel
Editor: BiNews