Ketua DPRD Sumbar Serap Aspirasi Warga Padang Timur untuk Pengembangan Pendidikan dan SDM

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menampung aspirasi masyarakat dari 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur, dalam agenda reses perseorangan masa sidang pertama 2024-2025

Dalam kesempatan tersebut, mayoritas aspirasi yang diungkapkan berkaitan dengan dunia pendidikan hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Muhidi mengatakan, seluruh aspirasi yang masuk akan diperjuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD.

"Untuk lebih memaksimalkan pembangunan daerah, kita selalu memegang nilai-nilai partisipatif, usulan yang masuk akan ditampung mulai dari tingkat RT, RW hingga ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga hasilnya lebih maksimal, ujar Muhidi.

Dia mengatakan, diharapkan per kelurahan nanti ada proses rembuk warga yang bukan Musrembang, namun nantinya akan diakomodir melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar. Kedepan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan diperkuat, jadi mulai lah melakukan pendataan untuk bisa dilaksanakan.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Hadiri Sialturahmi IPSI: Harus Jadi Pilar Pelestarian Silat Minangkabau

" Mana yang telah memiliki usaha dan apa kebutuhannya, kalau yang belum punya usaha akan difokuskan nantinya untuk generasi muda seperti siswa SMA, diberikan keahlian untuk bekal masa depan," katanya.

Dia menyebut, selama saya menjadi perwakilan masyarakat hanya satu tujuan prioritas, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Baik dibidang pembangunan, pemberdayaan hingga pendidikan. Pada dasarnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan diupayakan.

Secara keseluruhan aspirasi yang ditampung pada reses tersebut berkaitan dengan sektor pendidikan, ada yang menyampaikan terkait pengangkatan guru berstatus honorer menjadi PPPK, hingga bantuan untuk pembangunan fasilitas musola demi keamanan anak-anak SD untuk beribadah.

"Meskipun jenjang pendidikan TK, SD dan SMP merupakan kewenangan kota, maka akan diperjuangan melalui dewan Kota Padang," katanya.

Baca juga: Evi Yandri Hadiri Peresmian Gedung Baru Panti Sosial Orang Dalam Gangguan Jiwa

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat kelurahan Simpang Haru Panew mengatakan, secara infrastruktur di Simpang Haru khususnya jalan Singsimaraja telah baik, namun masyarakat butuh akses program pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas diri.

Penulis: Imel
Editor: BiNews