Pj Wako Sonny Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Ranperda APBD 2025

Adapun upaya Pemerintah Kota dalam mengantisipasi penurunan pendapatan transfer pada APBD 2025, kata Sonny, antara lain meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin dan tepat waktu. Meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu indikator penentu pengalokasian Dana Insentif Fiskal.

"Meningkatkan upaya-upaya penanganan inflasi daerah yang juga merupakan salah satu indikator dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal. Meningkatkan akurasi data laporan realisasi anggaran sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan. Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi Bagi Hasil Provinsi," katanya.

Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Nasdem perihal kurang menggeliatnya Pasar Pusat dan rendahnya daya beli masyarakat, Sonny menyampaikan, untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemko telah melakukan promosi terpadu untuk menarik pengunjung, meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pasar.

Baca juga: Rapat Paripurna Istimewa HJK ke-356, Momentum Refleksi Kota Padang

Ke depan pihaknya akan berupaya mengintegrasikan Pasar Pusat dengan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan ke pasar tetapi juga mendongkrak daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Berkaitan pertanyaan Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa tentang penciptaan lapangan kerja baru, Sonny menyampaikan, Pemko berkomitmen untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru melalui berbagai inisiatif. Di antaranya memperkuat pelatihan keterampilan, seminar kewirausahaan, dan pendampingan bagi calon pengusaha dan UMKM.

"Selain itu, juga ditingkatkan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran melalui platform digital dan pameran produk. Di antara program unggulan adalah Rumah Wirausaha dan Program Subsidi Bunga/Margin SAYANG UMI. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki kemampuan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor ekonomi kreatif, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah," terangnya.

Sonny mengungkapkan, dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2025, pihaknya berfokus pada renovasi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang mendesak, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi. Serta penyediaan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran digital. Untuk mengatasi terbatasnya anggaran juga telah disusun skala prioritas.

"Kita juga telah menggandeng sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi melalui kemitraan, serta memaksimalkan penggunaan dana hibah, CSR, dan DAK. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung pengembangan generasi yang kompeten serta berdaya saing," ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan pertanyaan dari Fraksi PBB-PKS mengenai kelanjutan pembangunan dalam masa transisi menjelang adanya wali kota hasil pilkada, Sonny mengatakan, pemerintahan selama masa transisi sudah menyusun Rencana Pembangunan Daerah atau RPD 2024-2026 yang menjadi dasar untuk perencanaan dan penganggaran 2024, 2025 dan 2026.

Di samping itu juga terdapat 10 prioritas yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk dilaksanakan selama masa transisi. Di antaranya Penurunan Stunting, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, Optimalisasi Penyerapan Anggaran, dan lain-lain. Termasuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

Penulis: Imel
Editor: BiNews