Penilaian IKP Sumbar, Gubernur Mahyeldi Segerakan Evaluasi dan Pastikan Pemprov Tetap Usung Semangat Keterbukaan

Sementara itu dalam sesi diskusi, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyebutkan bahwa IKP sendiri dilakukan untuk mengukur sejauh mana upaya startegis pemerintah dalam mendukung kemerdekaan pers. Namun ia memastikan, bahwa Dewan Pers tidak akan berhenti pada angka penilaian semata, melainkan terus melihat realisasi subtantif dari dukungan terhadap pers itu sendiri.

"UU Pers ada untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan bersuara. Tentu saja hal itu bisa dilakukan melalui pers sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu Pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi," ujar Ninik.

Ia menambahkan, saat ini kondisi pers tidak sedang baik-baik saja. Sebab ada sejumlah tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan pers dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Seperti, tantangan soal penghasilan yang semakin tergerus di tengah masifnya perkembangan media sosial (medsos), serta tantangan digital yang hadir melalui kecerdasan buatan (AI), yang membuat siapa pun bisa menghasilkan informasi.

Baca juga: Komisi III DPRD Sumbar Apresiasi Kinerja Samsat Pariaman, Dorong Sinergi untuk Tingkatkan Layanan Pajak

"Dalam konteks ini, Dewan Pers tidak henti-hentinya mengetuk hati semua pihak untuk memperhatikan pers. Meski kita tahu, pers tidak akan pernah mati. Kantor pers bisa tutup, tapi idiologis jurnalis tidak akan pernah mati," ujar Ninik lagi.

Turut hadir dalam diskusi evaluasi IKP Sumbar 2024 tersebut, perwakilan dari Anggota Forkopimda Sumbar, Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro; Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim; Kepala Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah; Ketua PWI Sumbar, Widya Nafis; serta perwakilan dari sejumlah organisasi pers dan perusahaan pers di Sumbar. ( bi/adpsb)

Penulis: Imel
Editor: BiNews