Ketua DPRD Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Ternyata Bahas Soal Ini...
PADANG, binews.id -- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kolaborasi dan sinergitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan secara baik dan optimal.
"Jangan kegiatan -- kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama DAK fisik dilakukan diakhiri tahun, seharusnya dilakukan diawal tahun agar pencairan anggaran kegiatan pembangunan tersebut mampu menumbuhkan perekonomian daerah" ujarnya ketika membuka kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat diruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Selasa, (7/1/2925)
Kepala Kanwil DJPb Sumbar juga menyampaikan hal silaturrahmi ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar anggaran yang ditransfer dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"!Bersinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar dana yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak yang nyata, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2025, kami berharap penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta memastikan dana bantuan dari pusat sampai tepat sasaran kepada masyarakat," kata Syukriah.
Lebih lanjut, Syukriah menjelaskan bahwa pengawasan yang baik terhadap aliran dana serta sinergi yang terjalin akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat, dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal program-program yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.
"Dari data yang ada saat ini Sumatera Barat memiliki sumber-sumber produk ekspor yang belum terkelola dengan baik, terutama bahan-bahan perkebunan dan pertanian, namun belum ada data yang jelas tentang hal tersebut karena ekspor dilakukan oleh eksportir dari Medan. Kedepan kita berharap muncul tokoh eksportir dari Sumbar sendiri dengan memanfaatkan Teluk Bayur pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat," ujarnya .
Syukriah HG juga mengatakan sesuai arahan Presiden RI bahwasanya Negara- Negara di Benua Afrika telah meminta ke Indonesia untuk dapat mensupplai bahan pangan dan hasil perkebunan lainnya ke Benua Afrika dan pelabuhan Teluk Bayur adalah akses terdekat ke Benua Afrika.
Ia juga menambahkan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran. Dengan adanya kolaborasi dan sinkronisasi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat.
Baca juga: Evi Yandri Rajo Budiman Dukung Program PJKIP Kota Padang, Siap Perjuangkan di APBD
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan bahwa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi masing-masing stakeholder. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait lainnya, pengelolaan anggaran tidak akan berjalan efektif dan efisien.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi
- Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui LKPJ Wali Kota 2025
- Evi Yandri Rajo Budiman Dukung Program PJKIP Kota Padang, Siap Perjuangkan di APBD
- Penguatan Peran Tim Ahli Jadi Kunci Optimalkan Kinerja DPRD Sumbar






