Komisi B DPRD Kota Binjai Konsultasi Ranperda Jaminan Kesehatan ke DPRD Sumbar

PADANG, binews.id -- Dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang peraturan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, Komisi B DPRD Kota Binjai melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (15/1/2025) di ruang rapat khusus 1 kantor DPRD Sumbar.
Rombongan Komisi B DPRD Kota Binjai disambut oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon didampingi Kepala Bagian Persidangan dan perundang-undangan, Zardi Syahrir dan Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler, Dahrul Idris.
Ketua Komisi B DPRD Kota Binjai mengatakan, regulasi yang menjadi tupoksi Komisi B DPRD Kota Binjai yaitu Ranperda tentang Trotoar dan Program Jaminan Kesehatan bagi warga atau UHC.
"Saat ini, perda tentang program jaminan Kesehatan bagi warga di Kota Binjai belum diterapkan maksimal meskipun sudah dilaunching. Sementara, Perda tentang trotoar belum ada," ucapnya.
Ia berharap dengan kunjungan ke DPRD Sumbar mendapat pencerahan terkait permasalahan yang ada di Kota Binjai.
"Semoga kedatangan kami ke DPRD Sumbar dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kesejahteraan warga kami di Kota Binjai," harapnya.
Sementara itu, Plt Sekwan Maifrizon menyambut dengan hangat kunjungan Komisi B DPRD Kota Binjai.
Maifrizon mengatakan, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi warga atau UHC di sumatera barat belum ada yang signifikan dan masih seperti biasa.
Baca juga: Evi Yandri Hadiri Peresmian Gedung Baru Panti Sosial Orang Dalam Gangguan Jiwa
"Terima kasih atas kunjungan teman-teman dari DPRD Kota Binjai, kita di DPRD Sumbar selalu terbuka mengenai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Semoga pertemuan ini dapat memberikan pemahaman masing-masing pihak," harap Maifrizon.(bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Ajak Warga Pasaman Sukseskan PSU: Jangan Golput dan Jaga Netralitas
- Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman
- DPRD Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranwal RPJMD 2025--2029 dan Pengumuman Pimpinan Pansus LKPJ 2024
- Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi
- Pemko Padang Ajukan 3 Ranperda ke DPRD Guna Dorong Kemajuan Birokrasi dan Optimalisasi PAD