DPRD Sumbar Gelar Sidang Paripurna Hak Interpelasi

PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar menggelar rapat sidang paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap usulan Hak Interpelasi DPRD Sumbar, Jumat (28/2/2020) di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengatakan, Hak Interpelasi DPRD yang pertama kalinya dibentuk sejak dibentuknya DPRD Provinsi Sumbar, ini merupakan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD Sumbar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Perlu kita ketahui, bahwa penggunaan Hak Interpelasi DPRD maupun hak DPRD lainnya, adalah dalam rangka 'check and balance" dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta telah sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang- undangan," katanya.

Dari pelaksanaan hak - hak DPRD Sumbar, lanjut Supardi akan lahir sebuah rekomendasi penting yang tujuannya adalah untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Dengan demikian, tidak ada yang" istimewa" dan tidak ada yang perlu di takutkan terhadap penggunaan hak- hak DPRD, sepanjang tujuan dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan" ujar Ketua Pimpinan sidang Paripurna DPRD Sumbar ini.

Dikatakan Supardi, dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yang dapat menjadi katalisator atau penyeimbang untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sementara itu, melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD dapat memainkan peran nya sebagai "alat kontrol" untuk meng-efektifkan pelaksanaan dan pengawasan tersebut,

"DPRD memiliki 3 instrumen yaitu , Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak menyatakan Pendapat. Esensi utamanya adalah untuk memastikan bahwa penyelengaraan pemerintah daerah , telah dilakukan secara efektif , efisien, transparan, dan akuntabel yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan," jelas Supardi. (dewi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews