Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tegaskan Komitmen Zona Integritas 2025

PADANG, binews.id - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menghadiri penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan Zona Integritas 2025 pada Senin (20/1/2025). Acara yang digelar di Hall Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat ini menegaskan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Zona Integritas 2025 merupakan salah satu program strategis pemerintah yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut serta mendukung agenda besar ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Drs. H. Muhidi, M.M., menyampaikan, "Mari kita bersama-sama menciptakan Sumatera Barat yang lebih maju, lebih jujur, dan lebih berpihak pada rakyat." Pernyataan ini mencerminkan harapan besar terhadap implementasi Zona Integritas sebagai bagian dari visi pembangunan daerah.

Komitmen Zona Integritas 2025 ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah berupaya menciptakan budaya kerja profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan transparansi. Tidak hanya itu, program ini juga berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

Melalui langkah konkret seperti penerapan standar operasional yang jelas, pengawasan ketat, dan evaluasi rutin, Sumatera Barat berharap mampu menjadi percontohan nasional dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol komitmen pemerintah daerah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan perubahan. Kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan Zona Integritas 2025.

Pemerintah daerah Sumatera Barat menegaskan bahwa program ini bukan hanya slogan semata. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta keadilan sosial yang merata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Zona Integritas 2025 juga dirancang untuk meningkatkan pengawasan internal guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Program ini mencakup beberapa inisiatif, seperti pelatihan antikorupsi, penerapan sistem pengaduan yang transparan, dan penguatan regulasi yang mendukung pemerintahan bersih.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan

Pemerintah daerah percaya, jika program ini diimplementasikan dengan konsisten, Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk menjadi teladan tata kelola yang bersih dan profesional di tingkat nasional.

Penulis: Imel
Editor: BiNews