Gubernur Sumbar Mahyeldi: Pembangunan Harus Berjalan Meski Anggaran Terbatas

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa meski di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan harus tetap diupayakan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar 2025 di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (10/02/2025).

Ia menekankan, untuk memastikan terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang baik, maka sinergitas antarpihak dan antarpemerintahan mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, sangat dibutuhkan. Sehingga, capaian pembangunan dapat terealisasi dengan optimal.

"Perencanaan adalah hal terpenting dalam pembangunan. Perencanaan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik bagi pembangunan yang berkelanjutan. Begitu pun kaitan perencanaan dengan penganggaran. Kedua hal ini harus senada, sinkron, saling dukung, dan terukur sesuai kemampuan keuangan yang memadai," kata Gubernur lagi.

Baca juga: Riyanda Pimpin Rapat Pimpinan, Tekankan Optimalisasi Inovasi dan Penertiban Aset Daerah

Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada Program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada upaya mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berkelanjutan hingga 8 persen, menurunkan angka kemiskinan hingga 4,5 persen, menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 0,29 persen hingga tahun 2029.

"Tujuan-tujuan itu tidak bisa dicapai lewat usaha satu atau dua pihak saja. Kita membutuhkan konvergensi untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Oleh karena itu, entry meeting ini sangat penting untuk kita ikuti. Kita apresiasi BPKP Perwakilan Sumbar, yang telah menggelar kegiatan ini," ucap Gubernur mengakhiri.

Di sisi lain, dalam paparannya Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto menyebutkan, evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan kali ini mencakup lima sektor untuk periode Tahun Anggaran 2025. Kelima sektor tersebut terdiri dari empat sektor wajib dan satu sektor pilihan.

"Empat sektor wajib antara lain, sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemisikinan, dan penanganan stunting. Ada pun satu sektor pilihan yaitu sektor pariwisata. Metode evaluasi yang kita lakukan dimulai dari pengumpulan informasi awal, konfirmasi gambaran perencanaan dan postur anggaran, serta analisis potensi ketidakefektifan perencanaan dan penganggaran," ujarnya.

Baca juga: Sawahlunto Gelar Seminar Perjuangan Adinegoro, Perkuat Literasi Sejarah Generasi Muda

Entry meeting sendiri tampak dihadiri oleh Asisten III Setdaprov Sumbar, Andri Yulika; Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Inspektorat se-Sumbar, Kepala BPKAD se-Sumbar, Kepala Bappeda Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta sejumlah pejabat lain dari BPKP Perwakilan Sumbar dan lingkup Pemprov Sumbar. (bi/adpsb/isq)

Penulis: Imel
Editor: BiNews