Gubernur Mahyeldi Teruskan Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih ke Mendagri

PADANG, binews.id -- Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat (Kabiro Pem dan Otda Provinsi Sumbar), Ezeddin Zein mengatakan Gubernur telah meneruskan surat usulan pengesahan pengangkatan pasangan kepala daerah terpilih di Sumbar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Totalnya berjumlah 17 usulan.
"Semua usulan yang masuk ke Gubernur dari DPRD masing-masing daerah, telah kita teruskan ke Kemendagri. Totalnya berjumlah sebanyak 17 usulan," kata Kabiro Pem dan Otda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zein di Padang, Selasa (11/2/2025).
Ia menjelaskan, dari total jumlah tersebut masih ada 2 daerah yang usulan pengesahan pengangkatan pasangan kepala daerah terpilihnya belum di kirim oleh DPRD masing-masing daerah ke Gubernur, yakni Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Itu disebabkan karena proses sengketa Pilkadanya masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi.
"Kita hanya meneruskan, usulan yang dikirim DPRD ke Gubernur. Ketika usulannya belum masuk, ya kita belum bisa meruskan," ujarnya.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
Diketahui, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara. ( bi//adpsb)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Musrenbang RKPD, Wawako Maigus Nasir: Penting Sinergi dan Kolaborasi untuk Kemajuan
- Pj Sekda Yozarwardi Buka Forum Setda se-Sumbar, Bahas Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Maigus Nasir Sebut Musrenbang Harus Hasilkan Program yang Berdampak Nyata untuk Warga
- DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata
- Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien