Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok Tak Terurus, Biaya Kebersihan Hanya Andalkan Gotong Royong

SOLOK, binews.id -- Kondisi Rumah Dinas (Rumdis) Ketua DPRD Kabupaten Solok memprihatinkan. Gedung yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu terlihat tak terurus, akibat minimnya alokasi anggaran untuk perawatan, kebersihan, dan operasional.

Hal ini terungkap dalam diskusi santai sejumlah wartawan bersama Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm, A.Pt di ruang kerjanya di Arosuka, pada Selasa (15/4/2025). Dalam perbincangan tersebut, Ivoni mengungkapkan bahwa kondisi rumah dinasnya jauh dari kata layak huni.

"Anggaran perubahan hanya tersedia untuk pembelian springbed. Untuk perawatan rumah dinas tidak ada anggaran, jadi selama ini hanya mengandalkan gotong royong," jelas Ivoni.

Ia juga membeberkan bahwa pada tahun ini anggaran DPRD Kabupaten Solok mengalami pemangkasan signifikan, mencapai Rp9 miliar. Pemangkasan tersebut berdampak langsung pada berbagai aspek operasional, termasuk perawatan rumah dinas yang semestinya menjadi fasilitas penting bagi pimpinan DPRD.

Baca juga: Pemkab Solok Hadiri Rapat Monev Pembagian Bendera Merah Putih Untuk Peringatan HUT RI ke-80 Secara Daring

"Saya memang menempati rumah dinas, tapi lebih sering berada di Kinari karena keterbatasan fasilitas. Rumah dinas ini sangat terbatas dalam hal kebutuhan dasar, seperti air dan lampu. Hanya ruang utama tempat saya yang memiliki aliran air, sementara ruangan lain tidak berfungsi karena air mati," tambahnya.

Ketua DPRD itu juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, rumah dinas yang seharusnya menjadi tempat representatif bagi pejabat publik justru tidak terurus, bahkan tidak mendukung aktivitas sehari-hari secara optimal.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai prioritas penganggaran serta pengelolaan fasilitas negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Rumah dinas bukan hanya simbol jabatan, tetapi juga tempat kerja dan representasi lembaga legislatif di daerah.

Dengan adanya keluhan ini, diharapkan pihak eksekutif dan legislatif dapat meninjau kembali alokasi anggaran untuk memastikan fasilitas negara terjaga dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Didukung Ditjen Provinsi, Pemko Sawahlunto Akan Bangun Kantor Imigrasi

Penulis: Mak Itam
Editor: BiNews