Fauzan Haviz Kembali Surati KPU Terkait Keabsahan kepengurusan DPD PAN Bukittinggi

BUKITTINGGI, binews.id -- Fauzan Haviz kembali mengingatkan KPU Bukittinggi sehubungan dengan keabsahan kepengurusan DPD PAN Bukittinggi yang berhak secara hukum, bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Bukittinggi di KPU dan Bawaslu.

Secara resmi Fauzan Haviz menyurati Ketua KPU Bukittinggi, tertanggal 6 Agustus 2020, dimana ia mengingatkan kembali berdasarkan pertemuan Aanmaning tanggal 20 Februari 2020, dimana Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang memerintahkan agar DPP dan DPW PAN Sumbar untuk segera menerbitkan SK DPD PAN Bukittinggi yang diketuai Fauzan Haviz, SE, MBA, MALS.

Baca juga: Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari

Aanmaning yang diadakan di ruang Ketua PN Kelas IA Padang itu dihadiri langsung Ketua PN Kelas IA Padang, Kepala Panitera PN Kelas IA Padang, KPU dan Bawaslu Bukittinggi, dan Fauzan Haviz sendiri beserta Kuasa Hukum.

"Sebagaimana diketahui, ternyata DPP dan DPW PAN Sumbar mangkir dalam melaksanakan Putusan PN Kelas IA Padang yang telah pula dikuatkan dengan Putusan MA," ujar Fauzan, Jumat (14/8), kepada awak media di Bukittinggi.

Baca juga: Padang Panjang Maju, Sejahtera dan Bermarwah di Bawah Kepemimpinan Hendri Arnis dan Allex Saputra Resmi Pimpin Padang Panjang Lima Tahun ke Depan

Untuk itu, sebut Fauzan, karena sama-sama hadir di ruangan Ketua PN Kelas IA Padang saat Aanmaning, maka ia meminta kepada KPU dan Bawaslu Bukittinggi untuk tidak melayani kepengurusan DPD PAN Bukittinggi selain yang ia pimpin.

Fauzan merasa prihatin dengan mangkirnya DPP dan DPW PAN Sumbar di dalam melaksanakan Putusan PN Kelas IA Padang, yang dikuatkan dengan Putusan MA, apalagi PAN adalah partai reformis.

Baca juga: 481 Kepala Daerah Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas, Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Solok

"Ini catatan buruk bagi Pak Ali Mukhni (Ketua DPW PAN Sumbar ; red) sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada Sumbar, karena dipandang tidak taat hukum," ujar anggota DPRD Bukittinggi periode 2014-2019 ini.

Secara terpisah, Ardyan, Kuasa Hukum Fauzan Haviz menambahkan bahwa pada prinsipnya PN Kelas IA Padang telah berusaha untuk mengeksekusi putusan PN Padang dan MA.

Penulis: Imel
Editor: Imel