Belajar Pengelolaan Kehumasan, Komisi I DPRD Tanah Datar Kunjungi Biro Adpim

PADANG, binews.id — Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Biro Adpim Setdaprov Sumbar), Selasa (1/7/2025).

Kunjungan itu bertujuan untuk memperkaya perspektif Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar tentang skema yang efektif dalam pengelolaan kerja sama media di instansi pemerintahan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Nurhamdi Zahari Dt Nan Bapayuang Ameh saat memimpin rombongan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar berkonsultasi dengan Kepala Biro Adpim dan jajaran.

"Salah satu mitra Komisi 1 DPRD Tanah Datar adalah Dinas Kominfo dan kerja sama media letaknya disana. Kita ingin mereka bisa efektif dalam pengelolaannya, apalagi saat ini sedang dalam masa efesiensi anggaran," ungkap Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Nurhamdi.

Terkait dengan pemilihan Biro Adpim sebagai objek kunjungan, ia menyebut, itu karena pihaknya menilai penyelenggaraan bidang kehumasan di Pemprov melalui Biro Adpim cukup berhasil. Itu terlihat dari tetap masifnya pemberitaan dan harmonisnya hubungan antara Pemprov Sumbar dengan wartawan.

"Kita pilih Biro Adpim karena kita melihat pengelolaan disini cukup berhasil. Beritanya banyak dan hubungannya pun terjaga,"tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mursalim menyampaikan bahwa kunjungan dari lembaga legislatif kabupaten tersebut merupakan pengalaman pertama bagi pihaknya dalam konteks diskusi kelembagaan seputar kerja sama media.

"Sepanjang saya menjabat sebagai Kabiro Adpim, ini kali pertama kami menerima kunjungan anggota legislatif secara kelembagaan untuk berdiskusi soal kehumasan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu kepada kami," ujar Mursalim.

Ia menjelaskan, pengelolaan kerja sama media di Pemprov Sumbar merujuk pada Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu syarat utama dalam kerja sama tersebut adalah media harus terverifikasi Dewan Pers.

Selain itu, Mursalim mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program kemitraan dengan media. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus selektif dan strategis.

"Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi memang menjadi tantangan. Maka, kita harus lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pengelolaan kerja sama media, kinerja instansi harus tetap terjaga," jelasnya.

Penulis: Imel
Editor: Imel