Gubernur Mahyeldi: SPM Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Laporan

Sabtu, 12 Juli 2025, 11:09 WIB | Pemerintahan | Kota Padang
Gubernur Mahyeldi: SPM Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Laporan
Mahyeldi saat menyerahkan penghargaan kepada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam penerapan SPM di Istana Gubernur, Jumat (11/7/2025). IST

PADANG, binews.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya berakhir dalam bentuk angka di laporan.

"Pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan, tapi tentang bagaimana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Mahyeldi saat menyerahkan penghargaan kepada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam penerapan SPM di Istana Gubernur, Jumat (11/7/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Provinsi Sumbar atas dedikasi dan kesungguhan dalam menyediakan layanan dasar yang berkualitas.

"Ini bukan seremoni, tapi bentuk pengakuan atas kerja nyata dalam menghadirkan layanan publik yang adil, merata, dan bermutu, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan," kata Mahyeldi.

Sumbar mencatat pencapaian membanggakan dengan menuntaskan 99% indikator SPM periode 2022--2024. Bahkan, provinsi ini meraih Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera pada SPM Award 2025. Namun Mahyeldi mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.

Baca juga: Gubernur: Pancasila Bukan Sekadar Teks, Tapi Tuntunan dalam Kehidupan Berbangsa

"Prestasi itu adalah awal, bukan akhir. Kita harus pastikan masyarakat merasakan langsung manfaat dari semua indikator yang sudah dicapai," tegasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, menambahkan bahwa SPM harus dimaknai sebagai alat perubahan, bukan beban administratif. "Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan kolaborasi. Kita ingin semua OPD bergerak dengan semangat yang sama," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan pelaporan berbasis data, agar setiap progres SPM bisa diukur secara objektif dan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

Pemprov Sumbar menegaskan bahwa penerapan SPM bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi wujud konkret kehadiran negara di tengah masyarakat. "Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," tutup Mahyeldi. (bi/rel/mel)

14 OPD Terbaik Diganjar Penghargaan

Berikut 14 OPD Pemprov Sumbar yang menerima penghargaan atas penerapan SPM terbaik:

Bagikan: