KPU Sumbar Matangkan Persiapan Monev KIP 2025

PADANG, binews.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Informasi (KI) Sumbar, Rabu (23/7/2025), di Jalan Sisingamangaraja No. 36, Simpang Haru, Kota Padang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi menjelang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025.

Rombongan KPU Sumbar dipimpin oleh Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Jons Manedi, serta Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Hamdan. Turut mendampingi, Kabag Parhumas dan SDM Jumiati serta Kasubag Parhumas dan SDM Yusripal Yakub.

"Kunjungan kami kali ini untuk memantapkan persiapan menuju Monev KIP 2025," ujar Jons Manedi kepada wartawan.

Jons menegaskan, KPU Sumbar berkomitmen mengikuti seluruh tahapan evaluasi serta terus menjalin komunikasi aktif dengan KI Sumbar sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi informasi publik.

"Kami tentu siap, karena target tahun ini adalah meraih predikat Informatif. Itu merupakan bagian dari komitmen kami terhadap keterbukaan informasi," tambahnya.

Kehadiran KPU Sumbar disambut langsung oleh Ketua Monev KIP 2025, Mona Sisca, bersama jajaran KI Sumbar. Dalam sambutannya, Mona mengapresiasi langkah proaktif KPU Sumbar yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam menjalani proses evaluasi.

"Kehadiran langsung KPU Sumbar ke kantor kami membuktikan keseriusan mereka dalam menjalani proses Monev. Selamat datang," ungkap Mona.

Mona juga mendorong seluruh badan publik di Sumatera Barat untuk aktif mengikuti tahapan evaluasi keterbukaan informasi tahun ini. Ia menargetkan sedikitnya 30 persen badan publik bisa meraih predikat Informatif pada tahun 2025.

"Kami menghimbau agar seluruh badan publik berkoordinasi secara aktif dalam tahapan Monev. Partisipasi aktif badan publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," tegasnya.

Di akhir pertemuan, Mona menegaskan pentingnya peran pimpinan instansi dalam mengawal keterbukaan informasi publik secara konsisten.

"Keterbukaan informasi publik adalah kunci terwujudnya good and clean governance. Kami berharap para pimpinan tidak lengah dalam menjalankan peran ini," pungkasnya. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel