Kemenko Polhukam Gelar Rakor Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers di Sumbar

PADANG, binews.id — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 sekaligus Sinkronisasi Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8), di Hotel Santika Padang.

Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polhukam, Muhammad Burhan, mengungkapkan bahwa skor IKP Sumatera Barat pada 2024 mencapai 66,61 atau masuk kategori "cukup bebas". Namun, capaian itu dinilai masih menyisakan tantangan.

"Peningkatan IKP tidak bisa dianggap enteng. Kemerdekaan pers bukan hanya soal hak jurnalis meliput, tetapi juga hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang," ujarnya.

Rakor menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas Kominfo Siti Aisyah, dan Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy.

Medi Iswandi memaparkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025--2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyelarasan program nasional dengan kebutuhan lokal.

"Sekitar 25 persen ekonomi Sumbar masih bertumpu pada Kota Padang. RPJMN menjadi kerangka agar pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah," jelasnya.

Sementara itu, Siti Aisyah menyoroti tren penurunan IKP sejak 2022. Ia menyajikan data perkembangan IKP Sumbar 2024 yang mencerminkan faktor penghambat dan pendukung kebebasan pers.

Adapun Robert Cenedy menegaskan komitmen KPID Sumbar untuk memperkuat transparansi informasi publik. "Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga demokrasi," ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah, media, dan masyarakat, Sumatera Barat diharapkan mampu mempertahankan kebebasan pers sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel