RDP Komisi VI DPR dengan PT KAI, Hj. Nevi Zuairina: Jangan Korbankan Pelayanan Demi Kejar Angka Penumpang
Sorotan tajam diberikan Legislator Sumbar II ini pada kinerja KCIC (Kereta Cepat Jakarta--Bandung) yang hingga pertengahan 2025 masih membukukan kerugian besar, dengan KAI harus menanggung hampir Rp 1 triliun pada Semester I 2025. Ia menilai rencana Danantara masuk dalam restrukturisasi utang diharapkan benar-benar transparan.
"Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain," ujarnya.
Nevi juga mengingatkan kembali sikap PKS sejak awal yang telah mengkritisi proyek kereta cepat karena adanya perubahan pelaksana dari Jepang ke China secara tergesa-gesa. Menurutnya, hal tersebut kini terbukti menimbulkan masalah serius.
"Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR. Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya," pungkas Nevi Zuairina. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Jalan Rusak Sumbar Jadi Perhatian, Doni Harsiva Yandra Tekankan R3P dan Inpres Jalan Daerah
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana






