RDP Komisi VI DPR dengan PT KAI, Hj. Nevi Zuairina: Jangan Korbankan Pelayanan Demi Kejar Angka Penumpang
JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 20 Agustus 2025.
Nevi mengapresiasi pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan LRT Jabodebek hingga 50,14%. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan kuantitatif harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan.
"Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang," tegasnya.
Terkait digitalisasi, aplikasi *Access by KAI* yang mencatat 12,6 juta transaksi tiket (72% dari total penjualan) dinilai sebagai capaian positif. Meski demikian, Nevi mengingatkan agar KAI tidak meninggalkan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.
"Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru," tambahnya.
Dalam isu keberlanjutan, Politisi PKS ini mengapresiasi roadmap KAI 2025--2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon 29% dan peningkatan skor GCG. Namun, lanjut Nevi, ia menekankan pentingnya indikator objektif serta audit independen. Menurutnya, keterbukaan data ESG menjadi kunci kepercayaan publik.
Berita Terkait
- Padang Hadapi Diet Anggaran 2026, DPRD: Pemangkasan Dana Pusat Ubah Struktur APBD dan RPJMD
- Komisi II DPRD Padang Soroti Rendahnya PAD, Rachmad Wijaya Minta Evaluasi Kepala OPD
- Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Dorong Renovasi Kantor Lurah Batuang Taba Nan XX
- Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2026
- Nevi Zuairina Dorong Penguatan Struktur dan Kaderisasi PKS di 7 Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Barat
Informasi Serta-Merta dalam Konteks Demonstrasi
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
HUT ke-80 RI: Refleksi Keterbukaan Informasi
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Abolisi dan Amnesti dalam Perspektif Keterbukaan Informasi
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Keteladanan Keterbukaan Informasi dari Masjid
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Berita Asahan Sumut Hari Ini
08 Maret 2022Berita Kota Padang Panjang Hari Ini
08 Maret 2022Berita Kota Payakumbuh Hari Ini
12 September 2021Berita Kabupaten Lima Puluh Kota Hari Ini
12 September 2021