Gubernur Mahyeldi Sebut Hasil SPI dan MSCP Bahan Evaluasi untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Rabu, 10 September 2025, 09:50 WIB | Hukum | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Gubernur sumbar Mahyeldi mengajak semua elemen di pemprov Sumbar untuk meningkatkan komitmen untuk terus melakukan pembenahan kinerja agar tata kelola pemerintahan menjadi transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita akan terus melakukan pembenahan demi pembenahan, perbaikan demi perbaikan," ujarnya. Hal ini dismpaikan Gubernur Sumbar Pada Rakor Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025). .

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang selalu bersinergi memberikan arahan untuk mencegah celah korupsi di Pemprov Sumbar.,kata mahyeldi dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu Gubernur Sumbar menegaskanbahwa Pencegahan Korupsi hanya akan berhasil bila dilakukn bersama dengan sinergi dan komitmen dari semua Pihak.

Sementara menurut Gubernur Mahyeldi SPI ( Survei Penilaian Integritas)dan MCSP (Monitoring Center of Prevention)bukan hanya agenda rutin atau kewajiban adminusratif tetapi instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas Birokrasi. Lebih jauh dijelaskan Gubernur Sumbar bahwabahwa ada delapan area pengukuran MCP Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Saat ini ,menurut Gubernur Sumbar Capaian SPI dan MCSP yakniSkor SPI Sumbar 2024: 67,20 poin (di bawah rata-rata nasional: 71,53 poin).Skor MCSP Sumbar 2024: 92 poin (di atas rata-rata nasional: 85 poin). Dan hal yang cukup membnggakan yakni dimanaKota Padang Panjang: 94 poin, konsisten terbaik nasional sejak 2018

Kedepan ditargetkanSkor SPI naik ke kategori "terjaga" (nilai 78--100).Skor MCSP 2025 meningkat dibanding 2024. Dan yang terpentingPencegahan korupsi berjalan lebih optimal melalui sinergi semua pihak.

" Untuk mencapai target tersebut,maka menurut Gubernur Sumbar Pemprov Sumbr akan segera membentuk Unit Pengaduan Masyarakat ( WBS , Unit pengendali Gratifikasi, melakukan Pelaporan e- LHKPN,melkukan penguatan SPIP dan membentuk Satgas Siber Pungli.(bi/Aidil/Adpsb)