Nevi Zuairina: Mekanisme Satu Pintu Impor BBM Memudahkan Pengawasan Harga dan Ketahanan Energi

PADANG, binews.id -- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menilai kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang meskipun pada awal penerapannya berpotensi menimbulkan gangguan distribusi. Menurutnya, gangguan tersebut hanya bersifat sementara, sementara manfaat ke depan jauh lebih signifikan.

"Dengan mekanisme satu pintu, pengawasan harga akan lebih mudah dilakukan negara. Selama ini, permainan harga oleh sejumlah pelaku kerap merugikan masyarakat. Kebijakan ini akan membuat pengawasan lebih terkontrol," ujar Nevi.

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, dasar hukum kebijakan impor BBM satu pintu tertuang dalam Perpres 191/2014 serta perubahannya, Perpres 69/2021 dan 117/2021. Regulasi tersebut secara tegas melarang impor langsung oleh SPBU swasta kecuali jenis tertentu, sehingga seluruh pembelian BBM harus melalui Pertamina.

Meski begitu, Nevi menekankan perlunya revisi regulasi agar kebijakan ini tidak menghambat iklim investasi hilir migas. "Kami mendorong agar ada mekanisme transparansi harga dan margin wajar bagi SPBU swasta. Hal ini penting untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi konsumen," tambahnya.

Lebih lanjut, Legilaltor asal Sumbar II ini menyoroti pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor BBM dengan mempercepat pembangunan kilang. Ia menyebut rencana pembangunan 17 kilang modular senilai US\$8 miliar oleh BPI Danantara sebagai peluang strategis. "Jika terealisasi, proyek ini akan memperkuat ketahanan energi, menstabilkan pasokan, sekaligus menghemat devisa impor migas," jelasnya.

Nevi menegaskan, Fraksi PKS akan mendorong pemerintah memberi insentif fiskal agar proyek kilang modular tidak mandek seperti program sebelumnya. Ia juga mendorong agar pembangunan kilang dimasukkan dalam roadmap hilirisasi migas nasional, dengan integrasi ke sektor petrokimia untuk memberi nilai tambah lebih tinggi.

"Pertamina harus siap menambah impor sekitar 1,4 juta kiloliter hingga akhir tahun dan memastikan logistik berjalan lancar. Pemerintah pun perlu mengawasi ketat agar tidak ada kelangkaan di SPBU swasta," pungkas Nevi Zuairina. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel