Gubernur Mahyeldi Hadiri Rapat Evaluasi Program Pembangunan Perumahan

PADANG, binews.id --Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menghadiri acara Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di daerah.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Komitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat," kata Mahyeldi dalam acara yang dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran; Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat dan Para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

Dilanjutkan Mahyeldi, rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Karena, Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan yang merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

"Oleh arena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat," ungkap Mahyeldi.

-- Selain itu inflasi daerah sering kali bersumber dari tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman.

Selain itu, lanjut Mahyeldi tantangan dalam pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti Backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya harga rumah dan sewa hunian

Permasalahan permukiman kumuh di beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan komprehensif.

"Untuk itu perlunya inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan," jelasnya.

Dalam hal pembangunan perumahan, Mahyeldi mengingatkan agar ramah lingkungan, tahan bencana, serta mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Misi 3 yakni Nagari Desa Berbasis Kemajuan dan Misi 5 yakni Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.

Penulis: Imel
Editor: Imel