Banggar DPRD Padang Sepakati Kenaikan Proyeksi PAD 2026 Lebih dari Rp3 Miliar

Sementara itu, Perumda PSM menyatakan kesanggupan menyetor PAD sebesar Rp500 juta pada tahun depan. Namun, DPRD menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap arah dan fokus bisnis perusahaan tersebut.

"Kami ingin memastikan fokus utama Perumda PSM, apakah tetap pada layanan transportasi publik seperti Bus Trans Padang atau juga bergerak di sektor pariwisata. Komisi II DPRD akan menelaah hal ini, dan jika diperlukan, revisi Perda bisa menjadi opsi," jelasnya.

Untuk Perumda Air Minum Padang, disepakati kenaikan kontribusi PAD sebesar Rp700 juta, sehingga total menjadi Rp6,5 miliar pada 2026. Penambahan tersebut disertai target penambahan 6.000 pelanggan baru.

"Saat ini cakupan layanan Perumda AM baru sekitar 51 persen dari total potensi pelanggan di Kota Padang. Kami mendorong agar perusahaan aktif menggandeng pendanaan dari pemerintah pusat agar jangkauan layanan semakin luas dan PAD meningkat," tambah legislator dari daerah pemilihan Koto Tangah tersebut.

Bank Nagari diharapkan tetap memberikan kontribusi dividen sekitar Rp7,5 miliar per tahun, dengan potensi peningkatan apabila Pemerintah Kota Padang menambah kepemilikan saham.

Selain menambah PAD, Banggar juga mendorong peningkatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari BUMN dan BUMD. Dana TJSL tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan fasilitas sanitasi sekolah, khususnya program 1.000 unit WC di seluruh sekolah di Kota Padang.

"Sebagai contoh, PT Semen Padang tahun depan mengalokasikan sekitar Rp13 miliar untuk TJSL. Kami meminta sebagian dana tersebut diarahkan untuk mendukung program WC sekolah. Jika perusahaan siap membangun langsung, DPRD akan menyiapkan daftar sekolah penerima," ujar Muharlion.

Ia juga berharap komitmen serupa dari PLN, Bank Nagari, dan BUMD lainnya agar program sosial pemerintah kota berjalan maksimal.

Rapat Banggar tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan APBD Kota Padang Tahun 2026. Dalam rancangan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang, total pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan mencapai Rp2,65 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp2,79 triliun.

Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp524,4 miliar atau 15,8 persen dibandingkan kesepakatan dalam KUA-PPAS sebelumnya. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp328 miliar, serta pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PPPK sekitar Rp115 miliar.

"Dengan keterbatasan tersebut, optimalisasi PAD menjadi kunci utama agar pembangunan kota tidak terhambat," tutup Muharlion. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews