Banggar DPRD Padang Minta RSUD dr. Rasidin Evaluasi Kinerja, Targetkan Pendapatan Rp45 Miliar

PADANG, binews.id - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp45 miliar pada tahun 2026.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan awal pihak rumah sakit yang hanya memproyeksikan pendapatan sebesar Rp40 miliar.

Baca juga: Ketua DPRD Padang: APBD Kita Masih Minus, Solusinya Sedang Dibahas

Penetapan target baru itu mengemuka dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang, yang digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana penurunan target pendapatan RSUD dr. Rasidin pada tahun 2026. Menurutnya, dengan berbagai peningkatan layanan yang telah dilakukan, seharusnya rumah sakit mampu mempertahankan bahkan menaikkan capaian kinerja.

Baca juga: Ketua DPRD Padang Muharlion Hadiri Raker GOW: Dorong Sinergi Organisasi Perempuan untuk Majukan Kota

"Tahun 2025 target pendapatan RSUD sebesar Rp45 miliar, tapi untuk tahun 2026 malah turun menjadi Rp40 miliar. Padahal, sudah ada banyak program baru seperti layanan jantung, ruang VIP, hingga medical check-up. Kenapa justru kinerjanya menurun?" tegas Muharlion.

Ia menambahkan, manajemen RSUD perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan dan pengelolaan potensi pendapatan. Termasuk memperkuat peran puskesmas-puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: DPRD Padang Dorong PT Semen Padang Dukung Program Seribu Toilet Bersih Sekolah 2026

"Direktur rumah sakit harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Puskesmas juga perlu dikelola secara optimal sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan daerah. Jangan sampai target pendapatan malah turun, karena seharusnya bisa meningkat," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, turut mengkritisi penurunan target pendapatan tersebut. Ia menilai, penurunan ini dapat mencerminkan adanya penurunan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews