Sosialisasikan Perda No. 16 Tahun 2019, Wakil Ketua DPRD Sumbar Dorong UMKM Naik Kelas
PADANG, binews.id -- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra dorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang bisa naik kelas.
Dorongan ini disampaikan Iqra saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Kota Padang, Minggu (26/10).
Sosialisasi perda (Sosper) tersebut digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos, Kecamatan Pauh, dan diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di Kota Padang.
Iqra mengatakan, selama tiga hari yaitunya dari tanggal 24-26 Oktober sebanyak 65 anggota DPRD Sumbar turun ke masyarakat melaksanakan sosialisasi perda yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumbar.
Ia sendiri memilih menyosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
"Perda ini sengaja saya pilih untuk disosialisasikan karena UMKM adalah benteng pertahanan terakhir ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di Sumatera Barat," ujar Iqra.
Melalui sosialisasi ia berharap masyarakat bisa memahami apa saja yang diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2019 untuk mendukung koperasi berkembang dan UMKM bisa naik kelas tanpa melanggar aturan yang berlaku.
"Dalam Perda ini lengkap diatur soal pengembangan usaha kecil, partisipasi masyarakat, pembiayaan, pembinaan, dan juga pengawasan. Semua hal yang diatur dalam regulasi ini kita sampaikan hari ini agar masyarakat bisa memahami," katanya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Gelar Sosper Perda Kesejahteraan Sosial
Lebih lanjut, Iqra juga menyempatkan berdialog dengan peserta sosialiasi. Berbagai persoalan disampaikan kepadanya, yang paling menonjol adalah soal keterbatasan modal dan fasilitas untuk pengembangan usaha yang masih dihadapi pelaku UMKM.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi






