DPRD Padang Hentikan Kunker Selama Masa Tanggap Darurat Bencana, Fokus Bantu Korban Banjir Bandang
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, menyampaikan sikap serupa. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk meniadakan kunker selama status tanggap darurat masih berlaku.
"Ini bentuk empati dan tanggung jawab moral kami kepada masyarakat. Kami tidak ingin muncul persepsi negatif ketika warga sedang berjuang memulihkan diri," kata Helmi.
Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan itu selaras dengan instruksi internal partai yang melarang perjalanan dinas selama kondisi darurat.
Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan sejalan dengan kepentingan masyarakat.
"Konsistensi sikap ini penting agar lembaga legislatif tetap terhormat dan dipercaya," ujarnya.
Lebih lanjut, Helmi menyebut seluruh anggota DPRD Padang sepakat fokus pada pengawasan, koordinasi, dan percepatan distribusi bantuan.
Para anggota dewan akan turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Keputusan DPRD Padang ini turut menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul kabar bahwa DPRD Padang Pariaman tetap melakukan kunker ke Sleman meski daerahnya sedang dilanda banjir bandang.
Sikap DPRD Padang dipandang sebagai langkah positif dalam menunjukkan kepedulian dan sensitivitas terhadap masyarakat yang terdampak bencana. (bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Buka Seleksi Kafilah MTQ Nasional XXXI, 163 Peserta Bersaing Rebut Tiket ke Semarang
- Tiba di Asrama Haji, Ketua PPIH Ingatkan Jemaah Kloter 6 Jaga Kartu Nusuk Tidak Hilang
- Perkuat Komitmen Keselamatan Kerja, KAI Divre II Sumbar Kembali Gelar Rapat Safety Committee Kedua April 2026
- Wako Fadly Amran Dukung Peringatan 50 Tahun Museum Adityawarman
- Wako Fadly Siap Sukseskan Kota Padang Tuan Rumah Pusako ASEAN






