Laporan DLH 3.327 Ton Sampah Pascabencana Menumpuk, Komisi III DPRD Padang Soroti Kesiapan Sistem Pengelolaan Darurat

PADANG, binews.id - Penanganan sampah pascabencana menjadi fokus utama dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Padang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang. Dalam laporan resmi yang disampaikan DLH, total sampah pascabencana yang harus ditangani mencapai 3.327 ton, terdiri dari backlog sampah lima hari, sampah spesifik di permukiman terdampak, serta tumpukan kayu gelondongan yang terbawa dari hulu sungai.

Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, menjelaskan bahwa selama lima hari masa darurat, Layanan Pengangkutan Sampah (LPS) hanya dapat beroperasi sekitar 25 persen. Kondisi ini terjadi karena banyak petugas LPS yang turut menjadi korban bencana dan tidak dapat bertugas.

Baca juga: DPRD Padang Desak Pengawasan Ketat Penebangan Hutan, Jangan Tunggu Banjir Bandang Terulang

"Selama lima hari bencana, layanan LPS hanya berjalan sekitar 25 persen. Ini menyebabkan backlog sampah mencapai 1.237 ton. Banyak petugas kami yang terdampak langsung sehingga operasional sangat terbatas," ujarnya.

DLH merinci komposisi total 3.327 ton sampah tersebut sebagai berikut, Backlog sampah lima hari: 1.237 ton, sampah spesifik permukiman terdampak (25%): 990 ton, material kayu gelondongan di sepanjang 3,6 km garis pantai: 1.100 ton.

Baca juga: Komisi III DPRD Kota Padang Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pascabencana

Material kayu menjadi komponen terbesar, terbawa dari kawasan hulu akibat derasnya arus sungai selama bencana.

Fadelan menegaskan bahwa tidak semua kayu gelondongan akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sejak hari pertama upaya pemulihan, petugas LPS beserta bank sampah telah melakukan pemilahan langsung di lapangan.

Baca juga: Osman Ayub Soroti Lambannya Penyediaan BBM Alat Berat Dinas PUPR

"Sebagian besar kayu masih bernilai guna. Warga pesisir memanfaatkannya untuk kebutuhan harian atau bahan bakar industri kecil. Kami juga berupaya agar tidak semua sampah kayu masuk ke TPA. Sebagian akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif," jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menilai jumlah 3.327 ton tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak bencana terhadap sistem pengelolaan sampah kota. Ia menegaskan perlunya penanganan darurat yang lebih tangguh di masa mendatang.

Penulis: Imel
Editor: BiNews