DPRD Padang Desak Pengawasan Ketat Penebangan Hutan, Jangan Tunggu Banjir Bandang Terulang

Senin, 08 Desember 2025, 18:08 WIB | Ragam | Kota Padang

PADANG, binews.id — Meningkatnya aktivitas penebangan pohon yang diduga menjadi pemicu banjir bandang di sejumlah wilayah membuat DPRD Kota Padang mengambil langkah tegas. Kota Padang yang dikelilingi perbukitan hingga ketinggian 1.853 mdpl dan memiliki luas 694,337 km dengan lebih dari separuhnya merupakan kawasan hutan lindung dinilai sangat rentan terhadap bencana apabila kerusakan hutan tidak segera ditangani.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penebangan di kawasan hutan kota.

"DPRD meminta Pemko Padang untuk mengawasi hutan yang ada di sekitar Kota Padang. Kita tidak ingin banjir bandang kembali terjadi lagi," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Helmi juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan memberikan teguran keras kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait apabila ditemukan adanya izin perambahan hutan yang tidak sesuai aturan.

"Ke depan, kita minta OPD terkait benar-benar mengawasi hutan yang ada di sekitar Kota Padang. Kita akan tegur keras OPD yang memberikan izin terhadap perambahan hutan," tegasnya.

Selain kawasan perbukitan, Helmi turut menyoroti kondisi hutan mangrove di pesisir Kota Padang yang disebut mengalami penyusutan signifikan. Menurutnya, keberadaan mangrove berperan vital sebagai pelindung alami dari abrasi serta banjir rob.

"Mangrove itu pelindung Kota Padang dari abrasi dan banjir rob, tetapi saat ini mangrove terus tergerus," ujarnya.

Kerusakan kawasan pesisir, lanjut Helmi, telah menyebabkan intrusi air laut yang masuk ke sumur-sumur warga. Jika kondisi ini dibiarkan, risiko penurunan tanah dan meningkatnya banjir rob akan semakin besar.

Halaman:

1 2 Selanjutnya