PUPR Padang Laporkan Total Kerusakan Infrastruktur Pascabencana ke Komisi III DPRD Padang

PADANG, binews.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memaparkan total kerusakan infrastruktur pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Data itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kota Padang, Kamis (04/12/2025).

Berdasarkan laporan resmi, total kerusakan infrastruktur mencapai Rp 242.257.370.855,10, mencakup dua sektor utama. Kerusakan pada jalan dan jembatan tercatat sebesar Rp 157.894.870.855,10, sementara bendungan dan sungai mengalami kerusakan senilai Rp 84.362.500.000,00.

Baca juga: Helmi Moesim Minta Pemko Padang Pastikan Lahan Relokasi Banjir Bandang Aman

Dari seluruh titik terdampak, kerusakan paling parah ditemukan pada Jembatan Gunung Nago di Kelurahan Lambung Bukit. Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perbaikan jembatan vital tersebut mencapai Rp 45 miliar. Jembatan ini merupakan akses penting bagi warga menuju pusat aktivitas ekonomi, sehingga penanganannya dinilai sangat mendesak.

Dalam pemaparannya, Tri Hadiyanto menjelaskan bahwa besarnya nilai kerusakan dipicu oleh tingginya debit air, longsornya bantaran sungai, serta kondisi struktur jalan yang sudah lama tidak mendapat rehabilitasi besar.

Baca juga: DPRD Padang Desak Pengawasan Ketat Penebangan Hutan, Jangan Tunggu Banjir Bandang Terulang

"Kami melaporkan kerusakan ini secara apa adanya agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Jembatan Gunung Nago menjadi prioritas utama karena kerusakannya sangat parah dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Penanganan akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran," ujar Tri.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar kerusakan memerlukan intervensi struktural, bukan sekadar perbaikan ringan, sehingga membutuhkan anggaran besar dan dukungan pemerintah pusat.

Baca juga: Osman Ayub Soroti Lambannya Penyediaan BBM Alat Berat Dinas PUPR

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

"Angka yang disampaikan PUPR menunjukkan betapa seriusnya kerusakan ini. Kami meminta pemerintah kota untuk segera menyusun skema penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan menunggu semua menjadi lebih parah," tegas Helmi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews